Kekuasaan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kekuasaan legislasi pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakibatkan adanya pergeseran kewenangan legislasi dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan legislasi pasca amandemen UUD 1945 secara dominan berada di DPR, namun Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah juga diberikan kewenangan dalam hal pembentukan undang-undang. Kewenangan yang ada di DPR tidak serta merta menjadikan DPR lebih unggul dibandingkan Presiden dan DPD dalam hal legislasi. Menguatnya kewenangan legislasi yang ada pada DPR sebagai lembaga legislatif ternyata tidak dapat membuktikan bahwa regulasi yang dihasilkan menjadi sepadan dengan meningkatnya kewenangan yang didapatkan pasca amandemen UUD 1945. Kenyataannya, regulasi yang berasal dari Presiden dan DPD sebagai lembaga eksekutif terlihat lebih aktif dibandingkan dengan regulasi yang berasal dari DPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan secara menyeluruh mengenai kekuasaan legislasi DPR serta kewenangan legislasi yang dimiliki oleh Presiden dan DPD dikarenakan pasca amandemen ketiga lembaga negara tersebut memiliki kewenangan legislasi, jika hal tersebut terjadi akan berpotensi mengurangi kekuasaan legislasi yang dimiliki DPR. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan Normatif-Analistis yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan jika kekuasaan legislasi DPR pasca amandemen UUD 1945 tidak menjadikan DPR memiliki kewenangan kuat dalam proses legislasi, justru produk legislasi dari Presiden dan DPD lebih aktif daripada DPR