Hak dan kewajiban ahli waris (studi komparatif hukum Islam dan KUH Perdata)

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Yang menjadi masalah adalah apa latar belakang yang menjadi hak dan kewajiban ahli waris dalam Pasal 1100 KUH Perdata? Bagaimana ditinjau hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris ? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-1100 KUH Perdata tentang hak dan kewajiban ahli waris pada saat terbukanya warisan. Data Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1100. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dalam menganalisis peneliti menggunakan Metode analisis data menggunakan yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 1100 berbicara tentang konsekuensi ahli waris yang menerima warisan, Pasal 1024 berbicara tentang tentang tenggang waktu berpikir bagi ahli waris dalam menentukan sikap yaitu apakah akan bersikap menerima warisan atau menolak. Jika ia menentukan sikap menerima maka menurut Pasal 1044 KUH Perdata seluruh harta peninggalan harus dicatat pada balai harta peninggalan. Jika ia menolak maka ahli waris tersebut menurut Pasal 1057 KUH Perdata harus mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Persamaan antara KUIH Perdata dan Hukum Islam bahwa sebelumnya baik KUH Perdata maupun hukum Islam membebankan kepada ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian KUH Perdata dan hukum Islam berbeda dalam menyikapi saat terbukanya warisan. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, maka kemudian hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat. Dengan demikian secara prinsip bahwa jika dibandingkan, persamaan antara Perdata dan Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban ahli waris yaitu kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Dalam hukum Islam yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban. Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli wari