Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 (PPHI)

Suatu Sunnatullah memerintahkan setiap manusia itu wajib bekerja. Allah telah melimpahkan sebagian rahmat-Nya agar manusia itu menjadi khalifah dimuka bumi, ini berarti manusia itu wajib bekerja untuk mencari penghidupannya. Di lain pihak dengan rahmat-Nya pula Allah memberikan akal, ilmu dan emosi (nafsu), untuk manusia itu agar mereka berikhtiar, berupaya dan bekerja. Ini berarti manusia itu mempunyai kebebasan untuk bekerja dan memilih pekerjaannya yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, asal di dalam batas yang dibenarkan oleh hukum syara'. Yang menjadi masalah adalah bagaimana hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (PPHI)? Bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (PPHI)? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Data Primer, yaitu Undang-undang No. 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sebagai data sekunder, yaitu berupa buku-buku atau kitab yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan berupa bahan dokumentasi. Metode analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis Hasil pembahasan menunjukkan bahwa jika ditinjau dari sudut hukum Islam bahwa adanya lembaga Bipartit, Konsiliasi atau Arbitrase, Mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial, maka lembaga tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam selama lembaga itu bersifat adil dan tidak menolak adanya suap. Namun apabila lembaga tersebut hanya membela pihak pengusaha atau majikan dari buruh hanya atas dasar kena suap, maka hal itulah yang bertentangan dengan hukum Islam. baik yang menyuap dan disuap sangat bertentangan dengan syari'at Islam. Karena syara' melarang pemberian yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang batil, sebagaimana juga melarang pengambilan sesuatu yang bukan haknya melalui cara-cara yang menyalahi aturan syara'. Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Namun demikian Undang-undang ini bukan tanpa kelemahan. Kelemahan yang sangat mencolok dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 yaitu karena lembaga mediasi tidak jauh berbeda sebagai perantara maka penyelesainnya pun hampir identik dengan undang-undang yang lama. Praktek di lapangan menunjukkan bahwa buruh tidak siap beracara dengan proses waktu yang lama, prosedur yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian, mendorong buruh memilih putusan yang cepat dengan cara memberi uang pelicin kepada lembaga-konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Akan tetapi karena pengusaha atau majikan sudah lebih dahulu memberi uang suap yang lebih besar dari buruh maka buruh selalu dikalahkan