Tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak di bawah umur (studi analisis UU RI no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perspektif mashlahah)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Undamg-Undang yang bertujuan menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya patut dicermati. Terutama pada bab Anak. Anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 68 sampai dengan pasal 75. Pengaturan anak yang bekerja dibahas pada pasal tersebut, pada pasal 68 pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Di satu sisi, pasal 69-75 anak boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar hak-hak dari anak itu tetap terpenuhi. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: (1). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 mengenai Pekerja Anak di Bawah Umur? dan (2). Bagaimana pekerja anak di bawah umur dalam perspektif mashlahah? Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap UU RI No. 13 Tahun 2003 Mengenai Pekerja Anak di Bawah Umur. (2) Untuk mengetahui perkerja anak di bawah umur dalam persektif mashlahah. Berkenaan dengan rumusan masalah diatas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif Berdasarkan analisis penulis, sesuai teori dan data yang ditemukan, dalam Islam anak dikatakan dewasa dilihat dari kematangan usia, peranan ‘aql, tingkat kemampuan seseorang mumayyiz, bulugh,dan rusyd. Sedangkan hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam diantaranya: anak mendapatkan pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Sedangkan hak dan kewajiban anak berdasarkan undang-undang yang berlaku, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa lahirnya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh kemashlahatan menolak kemudaratan. Kemashlahatan adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan melindungi hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudaratan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang di atas, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja. Mencermati Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pasal-pasal dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 termasuk mashlahah al-dharûriyyat yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara', maka Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk mashlahah al-mursalah. Kata Kunci : Mashlahah, Pekerja Ana