Tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah dibawah tangan (studi kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)

Di Indonesia, prosedur dan aturan pernikahan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah dibawah tangan. Untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut, penulis mengadakan penelitian lapangan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Setelah dilakukan observasi dan wawancara di 29 kelurahan yang ada di Kecamatan Ngawen dengan jumlah populasi total 159.033 orang, ditemukan sebanyak 83 pasangan yang melaksanakan praktik nikah dibawah tangan. Pengambilan sampel yang berjumlah 29 pasangan atau 58 orang dilakukan dengan teknik purposive sample. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Nikah dibawah tangan menurut mereka (pelaku nikah bawah tangan) dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan. Nikah bawah tangan mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian nikah bawah tangan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan telah terpenuhi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan melakukan nikah bawah tangan adalah mahalnya biaya perkawinan, kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu, pertama, tujuan yang bersifat normatif, merupakan keinginan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah, kedua tujuan yang bersifat psikologis yakni untuk memperoleh ketenangan atau ketenteraman jiwa, ketiga tujuan yang bersifat biologis yaitu untuk memperoleh pengaturan dan kepuasan seksual, dan keempat, tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan pernikahannya. Bila ditafsirkan secara analogi atau qiyas dan dihubungkan sistematis antara surat Al-Baqarah ayat 282 dengan surat An-Nisaa’ ayat 21, penulis berkesimpulan bahwa perkawinan (nikah) menurut hukum Islam disamping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil juga harus didaftarkan dengan katibun bi adli (penulis yang adil diantara kamu), yang dalam hubungan ini petugas pendaftaran nikah, talak dan rujuk dalam Islam menurut UU no 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954 yaitu Pegawai Pencatat Nikah, penghulu atau qadhi