Tinjauan hukum Islam terhadap hak waris anak zina (studi analisis pasal 869 KUH Perdata)

Hasil survey yang dilakukan salah satu lembaga yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN), tentang 63 persen remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan 21 persen di antaranya melakukan aborsi. Hal tersebut akan berdampak akan banyaknya anak yang lahir di luar nikah atau yang di sebut anak zina, Berangkat dari maksud penelitian yang akan penulis lakukan bersifat eksproratif, yaitu berangkat dari keingintahuan penulis untuk meneliti dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan, tentang hak waris anak zina yang ada pada pasal 869 KUH Perdata. Oleh karena itu metodologi yang peneliti gunakan mengikuti langkah-langkah mulai dari,jenis penelitian, teknik pengumpulan data, data teknik analisis data, dan deskriptif komparatif Selain tidak mendapatkan waris juga tidak mempunyai menuntut hak waris baik itu dari ibu atau bapak biologisnya, anak dalam status zina hanya mendapatkan nafkah hidup, dan itupun disesuaikan dari kemampuan orang tuanya dan dari banyaknya anak yang lahir dari kedua orang tua yang sah. Beda lagi dengan anak luar perkawinan yang diakui, anak dalam setatus diakui dapat dikatakana lebih beruntung daripada anak luar pernikahan yang tidak diakui yaitu anak zina. Itulah Pasal 869 KUH Perdata dalam menyikapi anak zina. Lain lagi dengan hukum Islam yaitu sama-sama mendefinisikan anak zina dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau yang di kenal dengan anak hasil mula’anah atau anak li’an. Dalam hal ini khusus masalah waris anak zina dinasabkan pada ibunya dan tidak dengan bapak. Kedudukan waris anak zina dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH perdata terdapat adanya persamaan dan.perbedaan. Persamaanya adalah sama-sama dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab ke bapaknya dan imbasnya tidak ada waris bagi anak yang mempunyai setatus anak zina. Dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Pasal 869 KUH Perdata yaitu dalam Hukum Islam anak zina dinasabkan kepada ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari pihak ibunya. Dalam Pasal 869 KUH Perdata “Apabila bapak atau ibunya sewaktu hidupnya telah mengadakan jaminan nafkah seperlunya guna anak yang di benihkan dalam zinah atau dalam sumbang tadi, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lagi terhadap warisan bapak dan ibunya”. Jadi dalam pengertian anak zina, antara hukum Islam dan KUH Perdata dalam hal pewarisan mempunyai pengertian dan akibat sendiri-sendiri. Yang jelas anak zina dalam Hukum Islam mendapat perhatian lebih baik yaitu mendapat waris dari ibu, daripda di Pasal 869 KUH Perdata yang dalam pewarisan anak zina tidak behak atas waris baik dari ibu ataupun bapak. Baiknya dalam pembentukan Hukum Nasional dimasa datang, Hukum Islam dijadikan studi banding agar hukum nasional nanti bernafaskan hukum Islam. Bagaimanapun hukum Islam memiliki manfaat besar untuk kehidupan manusia yang memang belum semua memahaminy