Tinjauan hukum Islam terhadap tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia

Maksud dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pelaksanaan (tata cara) pidana mati di Indonesia, dan apa yang menjadi dasar hukumnya; (2) Bagaimana pelaksanaan (tata cara) pidana mati dalam perspektif hukum Islam. Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini meliputi penelitian kepustakaan (library research), metode pokok yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi. Sedangkan data primernya yaitu berupa sumber Hukum Pidana Indonesia yang berupa KUHP dan khususnya Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Indonesia maupun perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP yang berlaku di Indonesia dan sumber Hukum Pidana Islam berupa al-Qur’an dan al-Hadits. Adapun data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang relevan dengan permasalahan ini. Setelah data terkumpul maka analisa data menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menjelaskan persamaan atau hubungan antara hukum positif yang ada di Indonesia khususnya tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Metode komparatif yaitu untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan agar dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang kuat tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dengan hukum Islam. Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia ada dua versi yaitu yang pertama dengan digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP, tata cara ini merupakan peninggalan Belanda dengan berlakunya WvSI di tahun 1815. Sedangkan yang kedua pada masa pendudukan jepang diberlakukan pula peraturan hukum pidana dalam pasal 6 Osamu Gunrei No. 01 ditetapkan bahwa hukuman mati harus dilaksanakan dengan ditembak yang dikeluarkan pada tanggal 1 juni 1944, hingga kemudian dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 02 tahun 1964, menurut penetapan tersebut pelaksanaan hukuman dilaksanakan dengan di tembak sampai mati, cara inilah yang berlaku sampai sekarang. Pergantian ini juga dikarenakan untuk menghindarkan proses kematian yang terlalu lama sehingga tidak menimbulkan derita atau siksaan bagi terpidana dan dianggap lebih manusiawi. Menurut hukum Islam, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara yang paling baik, yang tidak memberikan sesuatu madharat berupa derita atau siksaan dan menurut ketentuan hukum Islam pelaksanaan pidana mati juga harus dilakukan di depan umum (on public) demi memberikan efek jera (zawair/detterent effect) yang sejak tahun1872 hingga sekarang tidak pernah dilakukan lagi di Indonesia