Tinjauan hukum Islam terhadap panti asuhan sebagai mustahik zakat kelompok ibnu sabil di Bazda kabupaten Kendal

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penerapan antara BAZDA Kabupaten Kendal dengan ketentuan dalam Islam terkait dengan distribusi zakat kepada mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil. Dalam penerapannya, BAZDA Kabupaten Kendal menjadikan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari ibnu sabil yang mana tentunya praktek tersebut berbeda dengan konsep ibnu sabil dalam ajaran Islam. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya persepsi dasar maupun landasan hukum yang digunakan oleh BAZDA Kabupaten Kendal dalam melakukan praktek tersebut. Rumusan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi BAZDA Kabupaten Kendal tentang ibnu sabil dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi dan alasan BAZDA Kabupaten Kendal tentang ibnu sabil? Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian lapangan kualitatif dengan penjelasan sebagai berikut: metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi BAZDA Kabupaten Kendal pada kenyataannya sama dengan pengertian dan batasan ibnu sabil dalam konteks hokum Islam, yakni ibnu sabil adalah seseorang atau kelompok orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan untuk kemaksiatan. Penetapan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil lebih didasarkan pada hasil voting atas usulan pendapat dari wakil Departemen Agama di BAZDA Kabupaten Kendal. Landasan dasar dimasukkannya ibnu sabil ke dalam mustahik zakat adalah adanya hujjah mengenai perluasan makna ibnu sabil dan adanya maksud untuk perluasan penerima (mustahik) zakat. Ditinjau dari koridor hokum Islam, penerapan panti asuhan sebagai mustahik zakat kurang sesuai dengan hokum Islam. Dalam konteks ijtihad untuk menentukan hokum tersebut, secara prosedural ijtihad, penetapan panti asuhan sebagai mustahik zakat dari kelompok ibnu sabil telah memenuhi kriteria ijtihad dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan tata urut penggunaan hujjah. Namun jika dikaji dalam konteks penggunaan hujjah, penetapan tersebut kurang tepat karena kurang mendalamnya analisa terhadap substansi dari sumber yang dijadikan hujjah sebagai pembanding praktek distribusi zakat kepada panti asuhan yang cenderung ditujukan untuk membantu pengasuh dalam mengelola dan memelihara penghuni panti asuhan dan bukan ditujukan langsung kepada penghuni panti asuhan yang mengakibatkan kecenderungan pada mustahik zakat dari kelompok fi sabilillah daripada ibnu sabil. Sedangkan dalam konteks upaya pemerataan sebagai alasan BAZDA Kabupaten Kendal dimasukannya panti asuhan sebagai ibnu sabil tidak memenuhi fungsi BAZDA dalam konteks keagamaan maupun dalam konteks media pembantu pemerintah dan kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni madlarat harus dihilangkan