Penyelesaian sengketa tanah wakaf (studi kasus terhadap tanah wakaf Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) kecamatan Mranggen kabupaten Demak)

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyalur rezeki yang diberikan oleh Allah SWT adalah wakaf. Agar praktik perwakafan yang dilakukan menjadi sah menurut hukum Islam, maka rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya dalam wakaf harus terpenuhi. Meskipun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi suatu sengketa atau permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu harta yang telah diwakafkan itu ditarik atau diminta kembali oleh wakif maupun ahli warisnya. Seperti sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tanah wakaf tersebut diminta kembali oleh ahli waris wakif. Dalam penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana prosese penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data menggunakan data primer dan dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview) dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU yaitu terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak ahli waris wakif dengan pihak organisasi Islam tersebut dapat dibenarkan serta diperbolehkan, karena dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf ini mempertimbangkan kemaslahatan umat dan menjaga kelestarian serta keutuhan harta wakaf. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi Islam tersebut untuk menjaga kelestarian dan keutuhan harta wakaf dengan cara mendaftarkan ke PPAIW sesuai dengan pemberlakuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 224 KHI. Menurut hukum Islam bahwa segala permaslahan yang muncul dikalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (mediasi) terlebih dahulu. Praktik mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan al-shulhu dan tahkim sebagai upaya perdamaian. Sedangkan menurut hukum positif bahwa landasan hukum formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR maupun Pasal 154 ayat (1) RBg. Dengan dikeluarkannya penetapan akta perdamaian tersebut secara hukum sengketa tanah wakaf ini sudah berakhir. Kekuatan hukum yang melekat pada penetapan akta perdamaian antara lain: Pertama, penetapan akta perdamaian disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, penetapan akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. Ketiga, penetapan akta perdamaian tidak dapat dibanding (tertutup upaya hukum banding dan kasasi