Perceraian karena suami dihukum penjara (studi putusan Pengadilan Agama Banjarnegara no.1648/Pdt.G/2011/PA.Ba)

Syarat perceraian dengan alasan salah satu pihak suami-istri mendapat hukuman penjara telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 No. 9 tahun 1975 huruf (c) dan Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (c). Salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah jangka waktu dipenjara yaitu 5 tahun. Secara yuridis, perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara dengan jangka waktu selain yang termaktub dalam perundang-undangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan dalam konteks perundang-undangan. Namun ada sebuah fenomena di mana Pengadilan Agama telah mengabulkan gugatan perceraian dengan jangka waktu dipenjaranya suami hanya 6 bulan. Lebih fenomenal lagi, dalam mengabulkan perceraian Majelis Hakim menggunakan pertimbangan pertengkaran bathin. Dari latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis putusan perkara perceraian karena suami dihukum penjara?, 2) Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami dihukum penjara?. Metodologi yang digunakan adalah adalah penelitian dokumen (library research), yakni penelitian yang membahas tentang dokumen dari sebuah produk pengadilan yang disebut putusan, dalam hal ini berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Tentang perkara perceraian karena suami dihukum penjara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. yaitu putusan verstek, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan verstek telah sesuai, karena pihak tergugat sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi pihak tergugat tidak juga datang atau mengirimkan wakil/ kuasanya. Sehingga, hukum acara yang digunakan sudah benar adanya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2) Dalam pertimbangan, Hakim mendasarkan pada pertengkaran bathin. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum tak tertulis atau dalil Islam untuk memperkuat pertimbangan hakim terkait dengan pertengkaran batin yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam putusan. Hakim hanya mendasarkan bahwa pertengkaran bathin merupakan bagian dari pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam poin (c). Jadi, pertimbangan Hakim dalam memutus putusan No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. lemah, karena pertengkaran bathin masih bersifat abstrak