Penentuan awal bulan Kamariyah menurut Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah Dusun Kapas Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur

Persoalan perbedaan penetapan awal bulan kamariyah semakin mewarnai pluralisme di Indonesia, pasalnya persoalan seperti ini jarang ditemui di negara-negara yang lain. Yang menjadi salah satu pemicu akan keberagaman penetapan awal bulan kamariyah adalah munculnya berbagai aliran maupun kelompok-kelompok yang mengeluarkan ketetapan secara internal. Salah satunya adalah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah dusun Kapas Dukuhklopo Peterongan Jombang Jawa Timur. Sehingga penulis mencoba menelusuri dan menganalisa bagaimana metode penetapan yang mereka gunakan serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tarekat ini sehingga masih mempertahankan prinsip ketetapannya. Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisa pemikiran tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dalam penentuan awal bulan kamariyah. (2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi tarekat ini mempertahankan prinsip metodenya dan mengeluarkan ketetapan secara internal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang temasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh sentral tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, berupa catatan dan tulisan. Sedangkan dalam menganalisa penulis menggunakan diskiptif analitik. Temuan penulis menunjukkan tarekat ini termasuk aliran semi Aboge bukan aliran murni Aboge, karena mereka mengelaborasikan Aboge dan rukyatul hilal sebagai metode penentuan awal bulan kamariyah. Namun, dalam penetapannya mereka mendasarkan pada hasil rukyatul hilal saja. Adapun yang melatarbelakangi tarekat ini mempertahankan metode serta ketetapan secara intern yakni pertama, factor historis dimana secara turun temurun cara ini merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Kedua, intrepetasi nash yang memaknai hadist rukyat dengan mata telanjang. Ketiga, kepercayaan, tarekat memiliki prinsip bahwa persoalan ibadah adalah otoritas individu bukan wewenang pemerintah