Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal)

Adapun praktek jual beli tebasan ini adalah petani menjual padinya ketika belum layak panen kepada penebas, yang mana penebas membayar maksimal setengah dari harga yang telah disepakati. Adapun kekuranganya dibayarkan ketika padi sudah dipanen atau dituai. Dengan adanya praktek seperti ini timbul suatu permasalahan yaitu ketika dari pihak penebas mengalami kerugian, penebas akan meminta ganti rugi kepada petani. Dalam perhitungan ganti rugi tersebut dengan cara membagi jumlah kerugian tebasan sama besar dan ditanggung bersama dengan cara memotong dari sisa pembayaran yang belum dibayarkan, walaupun kerugian tersebut adalah kelalaian dari penebas. Akan tetapi ketika penebas meraih keuntungan, penebas tidak membagi keuntungan yang diraihnya kepada petani. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan dan apa saja faktor yang melatar belakangi masyarakat berkenan dalam memberikan ganti rugi serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan tersebut. Berdasarkan pada permasalahan diatas, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat, maupun lembaga pemerintahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Brangsong dan sumber data sekunder, sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa transaksi jual beli dan ganti rugi padi tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga dan juga menghindari keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian disalah satu pihak maka jual beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan didalamnya