Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kasus yang berjudul “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid). Mengenai Sidang keliling diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum. Namun, dalam SEMA ini tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana Hukum acara yang berlaku pada sidang keliling. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari penulisan skripsi ini. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana penerapan proses dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mungkid. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan pada pelaksanaan sidang keliling. Bagaimanakah pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mungkid?, Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau belum?. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Data primer yang dijadikan key informan adalah hakim, panitera atau petugas lain yang bertugas pada pelaksanaan sidang keliling. Sedangkan data sekunder adalah semua bahan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Data-data yang terkumpul disusun dan disistematisir dan selanjutnya dianalisis. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Mungkid di Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang berjalan dengan baik sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor : W11-A30/80.A/Ku.04.2/Sk/I/ 2012. Dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (litigasi reguler). Yang berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama Mungkid, yakni di Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Untuk pendaftaran dan pengambilan putusannya masih tetap di gedung Pengadilan Agama Mungkid. Dari hasil penelitian di atas, diharapkan akan adanya peraturan perundang-undangan ataupun yang lainnya yang membahas tentang pelaksanaan sidang keliling secara khusus dan lebih terperinci. Mengingat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 hanya menjelaskan sidang keliling secara umum. Terlebih khusus mengenai pelaksanaan persidangannya atau hukum acara yang harus diterapkan dalam pelaksanaan sidang keliling