Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)

Setiap manusia tidak mungkin lepas dari orang lain, maksudnya interaksi antar individu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan perkara yang penting khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta. Salah satu sistem perniagaan tersebut ialah uang muka, dalam bahasa arab dikenal dengan istilah urbun . Gambaran jual beli beli sistem uang muka dalam bentuk ini adalah sejumlah uang yang di bayarkan dimuka oleh pembeli barang kepada sipenjual. Bila dilanjutkan maka uang di masukan dalam pembayaran, kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan menjadi milik penjual. Warga Desa Bangsalrejo menyebut uang muka dengan istilah jawa taligunem. Sedangkan yang jadi pokok permasalahn dalam skripsi ini adalah bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem uang muka oleh petani bawang merah di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani bawang merah di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam status uang muka yang dibayarkan kepada petani bawang merah di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah; apakah praktek jual beli bawang merah di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, menemukan bahwa jual beli bawang merah dengan sistem panjer yang dilakukan oleh petani di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati belum sesuai dengan hukum Islam karena masih menggunakan adat setempat. Hal ini dikarenakan uang muka yang telah diberikan antara pembeli ke penjual namun terjadi pembatalan sepihak oleh pembeli atau pedagang, maka status uang muka akan menjadi hak penjual, namun jika yang melakukan pembatalan sepihak adalah penjual atau petani, maka penjual akan mengembalikan lima kali lipat dari nilai uang muka yang dibayarkan pembeli kepada penjual. Hal ini sangatlah berbeda dengan hukum Islam yang mengutamakan aspek keadilan. Transaksi jual beli dengan sistem uang muka memang diperbolehkan di dalam Islam selama kedua belah bihak bersepakat, namun transaksi tersebut menjadi tidak diperbolehkan atau haram manakala ada salah satu pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Hasil obeservasi penulis menunjukkan bahwa jika ada salah satu pihak yang membatalkan transaksi tersebut, maka akan mengakibatkan salah satu pihak ada yang diuntungkan atau dirugikan