Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Zakat Pertanian Menunggu Hasil Panen Kedua (Studi Kasus di Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan)

Dalam syari’at Islam, zakat pertanian dikeluarkan setiap setelah panen. Ketentuan lainnya adalah besaran zakat yakni 5% bagi pertanian yang menggunakan pengairan atau mengeluarkan biaya dan sebesar 10% jika lahan tadah hujan atau tanpa mengeluarkan biaya. Namun pada kenyataannya masyarakat di Desa Tanggungharjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan praktek pembayaran zakat dilakukan dengan menunggu panen kedua. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktek pembayaran zakat pertanian di wilayah diadakan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana praktek pembayaran zakat pertanian menunggu haul dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa praktek pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggungharjo yang dilaksanakan pada panen kedua lebih dikarenakan adanya penggunaan dari hasil panen untuk melunasi hutang yang sebenarnya tidak terkandung dalam akad hutang sewa tanah. Dalam tinjauan hukum Islam, praktek pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggungharjo yang dilaksanakan pada panen kedua tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena masyarakat lebih mengutamakan kemaslahatan daripada menolak mafsadat