Pengawasan dalam Pelayanan Ibadah haji : Studi Kasus di Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2011

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, perilaku yang diamati, catatan-catatan haji, dan bulletin. Beberapa alasan digunakannya metode ini adalah: Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua metode ini meyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Metode penggumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis menganalisis data tersebut dengan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Tegal mengenai pengawasan dalam pelayanan ibadah haji tahun 2011 menunjukan bahwa pengawasan yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Tegal belum maksimal karena pengawasan hanya dilakukan sepihak yaitu oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Tegal saja, juga tidak adanya struktur pengawas dan laporan tertulis sebagai hasil pengawasan. Kemudian, pengawasan yang dilaksanakan pun belum relevan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengawas dalam ibadah haji dilakukan oleh sembilan orang yang terdiri atas pihak internal yaitu dari Kementerian Agama dan pihak eksternal yaitu dari masyarakat dan tokoh alim ulama. Sementara di Kementerian Agma Kabupaten Tegal pengawasan hanya dilaksanakan oleh satu pihak. Jadi jelaslah bahwa pengawasan dalam pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Tegal belum maksimal dan belum relevan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji