Analisa strategi kebijakan pengelolaan teknologi informasi pemerintah propinsi dki jakarta

Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat ini telah dirasakan berkembang sangat pesat di seluruh unit/satuan kerja. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan terobosan-terobosan baru melalui unit kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan kepada si pengguna jasa untuk melakukan transaksi di banyak tempat atau melalui one-stop-place information source ( SAMSAT ). Cukup di satu tempat keseluruhan proses dapat dilakukan. Mulai dari permohonan pelayanan, pembayaran retribusi/pajak, proses persyaratan sampai output yang dihasilkan, berada di dalam satu pelayanan tanpa harus berpindah-pindah tempat, lokasi dan ruangan. Konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi tersebut adalah perlunya peningkatan koordinasi dan keterpaduan serta mutu pelayanan yang diberikan oleh unit/satuan kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Tidak hanya mampu melakukan koordinasi yang baik, akan tetapi mampu mengelola teknologi informasi yang telah ada atau yang akan dibangun. Tersedianya tenaga SDM bidang teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirasakan sangatlah kurang. Hal ini dapat kita lihat dari hampir seluruh unit kerja menghadapi masalah akan kualitas dan kuantitas SDM bidang teknologi informasi. Keterbatasan SDM bidang teknologi informasi ini mengakibatkan banyak unit/satuan kerja di dalam kegiatan teknologi informasi melakukan outsourcing. Di lain pihak tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirasakan semakin besar. Untuk menjawab tuntutan tersebut unit kerja berlomba membangun dan mengembangkan sistem pelayanan guna memenuhi tuntutan dan harapan tersebut. Semakin banyak unit kerja membangun dan mengembangkan teknologi informasi, maka semakin banyak kegiatan teknologi informasi yang dilakukan dengan outsourcing. Hal ini juga mengakibatkan tingginya biaya/anggara. Belum terciptanya koordinasi dan komitmen bersama untuk memberikan informasi berupa data sebagai input pada system informasi, merupakan hambatan dan kendala di dalam Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tidak dilakukannya koordinasi lintas sektoral demikian pula dengan koordinasi dengan tim pengarah teknologi informasi. Konsekuensinya sering terjadi overlaping/tumpang tindih kegiatan teknologi informasi. Dari kondisi yang melatar belakangi tersebut, maka penelitian ini mengambil judul Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemilihan judul ini selain dilatar belakangi oleh masalah tersebut juga karena perlu adanya suatu strategi dan kebijakan yang dapat merubah, sehingga tercipta koordinasi antara unit/satuan kerja baik bersifat sektoral maupun lintas sektoral dan koordinasi dengan tim pengarah bidang teknologi informasi (steering committee dan tim rekomendasi), serta terciptanya komitmen bersama untuk memaksimalkan informasi dan infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terdapat tiga permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu (1) faktor-faktor apa yang menjadi prioritas utama di dalam Analisis Strategi Kebijakan Penglolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2) aktor atau pelaku yang berperan penting di dalam Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan (3) Strategi apa yang direkomendasikan untuk Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tujuan penelitian adalah (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2) menentukan prioritas aktor-aktor di dalma Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan (3) merumuskan Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan yang ingin dicapai oleh aktor yaitu (1) Peningkatan Mutu Pelayanan, (2) Peningkatan PAD, (3) Efisiensi Biaya. Sedangkan alternatif penyelesian adalah (1) Pengembangan perencanaan strategi teknologi informasi, (2) Pendidikan dan pelatihan SDM Bidang teknologi informasi, (3) Implementasi kegiatan teknologi informasi, (4) Sosialisasi kegiatan teknologi informasi, (5) Evaluasi kegiatan teknologi informasi. Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut, terdapat beberapa konsep teori dan kebijakan yang digunakan sebagai dasar pemikiran, yaitu kerangka assessment pengelolaan teknologi informasi yang dilaksanakan menggunakn tool yang membagi pengelolaan teknolgi infomasi menjadi 22 topik yang dikelompokkan ke dalam 7 area. Kerangka acuan e-government untuk Pemerintah Daerah. Misi dari e-government berdasarkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Berdasarkan hal tersebut, dari pengamatan yang ada dan wawancara secara langsung (depth interview) kepada para pakar, di dapat beberapa point yang menjadi identifikasi faktor pada Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu : (1) SDM, (2) Kebijakan TI Unit Kerja dan (3) Infrastruktur Teknologi Infomrasi. Untuk aktor pelaku yang berperan penting menjadi prioritas adalah (1) Unit kerja yang berada di lingkunga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2) Tim rekomendasi dan (3) Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah). Di dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) atau proses hirarki analisis dengan menetapkan secara pusposif 8 responden (pakar) yang berkompeten di bidang teknologi informasi. Teknik AHP ini digunakan untuk menentukan bobot dan prioritas dari masing-masing elemen di setiap levelnya, kemudian merumuskan/memformulasikan Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Untuk level faktor yang berperan penting di dalam Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terindikasi bahwa elemen SDM relatif sangat berpengaruh dan menjadi prioritas pertama sebagai elemen yang terkait langsung dengan perencanaan strategi kebijakan teknologi informasi di unit/satuan kerja dan sebagai pelaksana di dalam implementasi, operasionalisasi dan bahkan maintenance kegiatan teknologi informasi tersebut. 2. Pada level aktor yang berperan penting di dalam Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan prioritas pertama adalah unit kerja sebagai aktor yang berperan penting. Berdasarkan analisis tersebut keterlibatan unit kerja secara optimal relatif sangat berpengaruh di dalam arah kebijakan yang diambil, strategi dan pengembangan kegiatan teknologi informasi yang dilakukan oleh unit/satuan kerja. Melakukan koordinasi lintas sektoral baik dengan unit kerja lainnya maupun tim rekomendasi khususnya di dalam perencanaan kegiatan teknologi informasi yang akan dibangun/ dikembangkan. 3. Untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai pada level tujuan, berdasarkan analisis diperoleh bahwa peningkatan mutu pelayanan relatif sangat berpengaruh dan merupakan prioritas pertama. Dari hasil analisis jelas menunjukkan adanya kecenderungan unit kerja untuk meningkatkan mutu pelayanannya dengan harapan, pelayanan dengan mengedepankan mutu yang baik akan bernilai positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan tentunya terjadi efisiensi biaya. 4. Sedangkan untuk alternatif penyelesaian yang menjadi prioritas pertama adalah pengembangan perencanaan srategi teknologi informasi. Hal ini menggambarkan bahwa Pengembangan perencanaan srategi teknologi informasi relatif sangat berpengaruh dalam strategi kebijakan pengelolan teknologi informasi yang dapat bersifat efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini dilakukan guna menghindari overlaping/tumpang tindih. 5. Untuk formulasi Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah, (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, (2) unit kerja sebagai aktor yang terlibat langsung dan lebih jauh memahami akan kebutuhan di dalam menetapkan arah kebijakan, strategi dan pengembangan teknologi informasi di unit kerja,(3) peningkatan mutu pelayanan merupakan tujuan utama yang akan dicapai, mengingat tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memberikan pelayanan terbaik, (4) pengembangan perencanaan strategi teknologi informasi yang ada di unit kerja perlu dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dari hasil temuan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Perlu menciptakan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kegiatan teknologi informasi yang ada di unit kerja. Agar di dalam implementasi tidak sepenuhnya melakukan outsourcing. Untuk insentif tenaga SDM bidang teknologi informasi perlu ditingkatkan sesuai dengan level keahliannya. Rekrutmen pegawai bidang teknologi informasi dengan latar belakang pendidikan strata 1 (S1) dan Master (S2) komputer atau yang telah berpengalaman di bidang teknologi informasi. 2. Koordinasi yang terjadwal dengan baik antara unit kerja, steering committee dan tim rekomendais yang didukung penuh oleh pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah) di dalam menetapkan arah kebijakan, strategi dan prioritas pengembangan teknologi informasi akan menghasilkan teknologi yang kompeten dan terstruktur