Analisis pengelolaan aset daerah di dinas pertanian dan kehutanan provinsi dki jakarta

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan Otonomi Daeah sesuai dengan UU. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai Kebijakan telah dilahirkan dan ini semua dipengaruhi oleh perubahan perekonomian kota. Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kewenangan besar untuk mengatur daerahnya terutama dalam menggali potensi aset yang dilikinya, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah serta mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah setempat. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggarannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah tercermin dari sumber-sumber penerimaan daerah dan bagian daerah dari penerimaan Negara yang terdapat dalam UU No. 2511999. Undang-Undang No. 25/1999 terdapat empat sumber penerimaan daerah yaitu : rendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milk daerah, dan hail pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta diantaranya melalui Dinas Pertanian dan kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diharapkan mampu mengelola aset daerah dengan baik khususnya aset berupa tanah dan bangunan. Aset ini apabila dikelola dan didayagunakan dengan baik melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka pemerintah daerah akan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Di samping itu juga dapat menarik minat pengusaha untuk berinvestasi. Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki visi " Menjadi Pelopor Pertanian dan Kehutanan Perkotaan Berbasis Agribisnis yang Benvawasan Lingkungan", dengan salah satu misinya yaitu menumbuh kembangkan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Hal tersebut sejalan dan dimaksudkan untuk mendukung program pengelolaan aset daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang baik dan efektif, diperlukan perencanaan dan kajian terhadap pengembangan teknik pengelolaan aset daerah di Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dapat dirumuskan beberapa permasalahan berikut : a) Bagaimana mengoptimalkan pengelolaan met daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Meningkat; b) Faktor-faktor apa yang berpengaruhi terhadap pengelolaan aset; dan c) Strategi apa yang akan diambil Dinas Pertanian dm Kehutanan dalam pengelolaan aset Dinas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : a) Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) yang ada di Dinas Pertanian dm Kehutanan untuk pengelolaan aset daerah, b) Menentukan nunusan-rumusan alternatif strateg, r'UL6 ,spat digunakan dalam menerapkan setiap kebijakan pengelolaan aset Daerah; dan c) Memformulasikan strategi yang tepat untuk pengelolaan aset daerah sebagai obyek peningkatan pendapatan asli daerah. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengambil data sekunder dari berbagai instansi Dinas Pertanian dan Kehutanan, Suku Dinas Pertanian dm Kehutanan 5 wilayah Kotamadya, Biro Pusat Statistik Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta instansi terkait dalam upaya pengelolaan aset daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta. Data yang dikumpulkan untuk mengetahui berbagai informasi potensi, sedangkan data primer diperoleh dari hasil kuesioner. Analisis SWOT digunakan untuk membandiigkan antar faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor ekstemal berupa peluang dan ancaman. Dari hasil analisis SWOT kemudian juga dilakukan analisis dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan altematif strategi berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan analisis AHP, faktor-faktor yang mempengambi terhadap pengelolaan aset daerah berturut-turut dari prioritas pertama berdasarkan manfaat optimalisasi adalah: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pengurangan fixed cost, peningkatan perekonomian daerah, memberikan ruang usaha, partisipasi swasta, membuka kesempatan kerja, pembangunan lingkungan. Sedangkan berdasarkan biaya optimalisasi adalah : sistem informasi barang daerah, teknik pemasaran, tumpang tindih peran pemerintah, barang derah berkurang, pengawasan kontrak, investment risk, perubahan lingkungan. Aktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah berturut-turut dari prioritas pertama adalah : Unit Dinas, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Teknis (Badan Penanaman Modal & Pendayagunaan Kekayaan Usaha Daerah) dan Sekretaris Daerah. Tujuan dalam rangka pengelolaan aset daerah melalui : a) Manfaat optimalisasi pengelolaaan aset daerah; b) Biaya optimalisasi pengelolaan aset daerah. Tujuan akhir adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Altematif Strategi pengelolaan aset daerah yang dipnoritaskan adalah 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana, 2. Peningkatan Kerjasama (kemitraan) dengan pihak swasta, 3. Peningkatan Teknik Pemasaran Aset Daerah, 4. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia