Manajemen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah pada MAN 2 Model Banjarmasin

Mashunah, 2008. Manajemen Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah pada MAN 2 Model Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Pembing : (I) Drs. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag. (II) Drs. H. Muhammad Yuseran, M Pd.\ud \ud Penelitian ini meneliti tentang manajemen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah pada MAN 2 odel Banjarmasin. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen rencana anggaran pendapatan sekolah pada MAN 2 Model Banjarmasin dan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya mnajemen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah.\ud Lokasi penelitian ini adalah MAN 2 Model Banjarmasin, subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Madrasah,wakil kepala madrasah, kepala tata usaha, Bendahara. Sedangkan obyeknya yaitu Manajemen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah pada MAN 2 Model Banjarmasin. Yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya manajemen rencana anggaran pendapatan belanja sekolah pada MAN 2 Model Banjarmasin.\ud Untuk mengumpulkan data tersebut maka dipergunakan teknik observasi, wawancara , dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, dan mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum.\ud Darai hasil penelitian diproleh temuan bahwa dalam Manajemen anggaran pendapatan belanja sekolah pada MAN 2 Model Banjarmasin telah terlaksana dengan baik yaitu dengan terlaksananya fungsi perencanaan yang dilakukan dengan cara musyawarah, pengorganisasian adanya pembagian kerja yang jelas bagi para pelaksananya, penggerakan sesuai dengan tujuan dan kegiatan, pengawasan dilakukan dengan teknik langsung dan tidak langsung. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu banyaknya anggaran dana yang diperlukan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga harus di tunda pelaksanaannya