Penerapan pajak dan zakat di kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi

INDONESIA: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang pada bulan Juli 2010 mengeluarkan kebijakan dengan surat edaran Nomor Un.03./HM.01/1744/2010 kepada dosen dan karyawan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III dan IV yang telah terkena nishab untuk menunaikan zakat profesi. Penarikannya akan terpotong secara otomatis oleh pihak keuangan saat menerima gaji sebesar 2,5 % dari yang diterima, dan zakat tersebut diserahkan untuk dikelola oleh pusat kajian zakat dan wakaf (el-Zawa) UIN Maliki Malang. Padahal sebelumnya para dosen dan karyawan telah membayar pajak penghasilan sebagai warga Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Dengan demikian terjadilah beban ganda (double duties) yaitu pajak dan zakat secara bersamaan di kalangan PNS UIN Maliki Malang, sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Penelitian ini ingin menjawab rumusan masalah, yaitu: bagaimana penerapan pajak dan zakat secara bersamaan tersebut dianalisis melalui prespektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Masudi? Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa surat No. Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat profesi, buku hukum zakat karangan Yusuf Qardhawi dan buku pajak itu zakat (uang Allah untuk kemaslahatan rakyat) karangan Masdar Farid Mas’udi. Kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang telah memenuhi syarat-syarat yang telah difatwakan Yusuf Qardhawi dan tidak bertentangan dengan islam demi kemashlahatan. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas’udi Penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang tidak selaras dengan praktek zakat dan pajak pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, karena telah terjadi beban ganda (double duties) dan tidak ada unsur keadilan. ENGLISH: State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang in Juli 2010 issued a policy with a circular letter No. Un.03./HM.01/1744/2010 to faculty and employees or civil servants (PNS) class III and IV which have been exposed to regular charity nishab profession. Withdrawal will be automatically truncated by the financial party when receiving a salary of 2.5% from the accepted, and the charity was handed over to be managed by a central review of zakah and waqf (el- Zawa) UIN Maliki Malang. Whereas before the faculty and employees have to pay income taxes as citizens in accordance with the provisions of Undang-Undang No 17 Tahun 2000 about income tax. Thus, there was a double burden (double duties) of tax and zakat simultaneously among civil servants Maliki UIN Malang, as a result of the policy. This study wanted to answer the formulation of the problem, namely: how the application of tax and zakat were analyzed simultaneously through the perspective Yusuf Qaradawi and Masdar Farid Masudi? Views of its kind, this research including library research category or normative legal reasech. In this research using primary legal materials in the form of a letter No. Un.03./HM.01/1744/2010, concerning the payment of zakat profession, charity law books and books written by Yusuf Qaradawi alms tax (money to benefit the people of God, Allah) Masdar Farid Mas'udi essay. Then processed and analyzed using descriptive-analytic method. From this research, we concluded the implementation of tax and zakat among civil servants UIN Malang Maliki has met the requirements that have been Yusuf Qaradawi’s fatwa and not contrary to Islam by kemashlahatan (welfare). Meanwhile, according to the Masdar Farid Mas'udi Implementation among tax and zakat UIN Maliki Malang state officials (PNS) not compatible with the practice of zakat and taxes at time of the Prophet and al-Khulafa Rasyidin, because there has been a double burden (double duties) and no element of justice