Peran penghulu dalam penentuan hak kewalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan: Studi kasus di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

INDONESIA: Pernikahan yang telah didahului kehamilan calon mempelai wanita atau yang lazim disebut kawin hamil merupakan peristiwa yang sudah sering terjadi di lingkungan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Kawin hamil itu dihukumi sah karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang merupakan Fikih Indonesia. Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului hamilnya calon mempelai wanita di antaranya adalah penentuan hak kewalian dalam pernikahan, ketika anak yang dikandungnya itu berjenis kelamin perempuan. Penelitian ini menghadirkan kontradiksi antara fikih Islam dengan UU. No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Fikih Islam memberi ketentuan bahwa anak yang lahir dari peristiwa kawin hamil hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Jadi ayahnya tidak berhak menjadi wali nikahnya kelak. Di sisi lain, UU. No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI mempunyai pendapat yang berbeda, bahwa anak tersebut adalah sah bagi kedua orang tuanya. Itu berarti bahwa ayahnya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut. Dari permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana penghulu KUA Kecamatan Sawahan menentukan hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan dan apa dasar hukum penghulu KUA Kecamatan Sawahan dalam menentukan Hak kewalian bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan peneliti berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan orang tuanya, penghulu KUA Kecamatan Sawahan memberikannya kepada wali hakim, karena anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga ibunya. Penelitian ini juga membuktikan bahwa walaupun UU. No. 01 tahun 1974 dan KHI adalah rujukan utama penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas di KUA Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, mereka lebih memilih pendapat fikih dalam mengatasi permasalahan penentuan hak kewalian dalam pernikahan anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan daripada pendapat UU. No. 01 tahun 1974 dan KHI. ENGLISH: Marriage that has been preceded pregnant prospective wife that commonly called by marrying pregnant was an event that has happened so often in the work area KUA District of Sawahan Sub-Province of Madiun. Marrying pregnant judged with legality because marrying pregnant suitable with Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia which is the Fiqh Indonesia. The problems that will arise as result of the marriage which has preceded the pregnant prospective wife is the determining the rights status as guardian in the marriage, when the child who contained was female. This study presents a contradiction between Islamic fiqh with UU. No. 01/1974 and KHI. Islamic fiqh provides the provisions that children who was born from marrying pregnant events, only have a civil relationship with her mother and her mother's family. So if she is a girl, her father was not entitled to become a guardian in her marriage. In other side, UU. No. 01/1974 and KHI have different opinions that the child is legitimated for her parents. That means the father has the right to be guardian in her marriage. From the problem above, Researchers want to know how the penghulu KUA District of Sawahan decides the rights status as guardian for the girl who was born due to pregnancy outside of marriage and what the legal basis of penghulu KUA District of Sawahan in determination of rights status as guardian for a daughter who was born as a result of pregnancy outside of marriage. This research included in the study field research using qualitative method. which this study focuses on data collection from the informants which predetermined. The approach that used in this thesis research is descriptive- qualitative because the data that researchers needed is informations that do not need to be quantified. The results of this study are that the rights status as guardian of girls who were born as a result of pregnancy outside of marriage of his parents, the penghulu KUA District of Sawahan gives the right to the guardian judge. Because the children who was born from marrying pregnant events, only have a civil relationship with her mother and her mother's family. This study also proves that although UU. No. 01/1974 and KHI is the main references for the penghulu as the registrar employee marriage (PPN),who assigned in KUA District of Sawahan Sub-Province of Madiun, they prefer the opinion of fiqh in resolving the problem of Determination of Rights Status as Guardian For a Daughter Who was Born as a Result of Pregnancy Outside of Marriage than UU. No. 01/1974 and KHI