TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING OLEH TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN NOMOR: PUT/33 - K/PMT-I/BDG/AD/III/2011)

Stephanus Yudha Putera Kristiadhi.E0008434. 2016.Tinjauan Tentang Pengajuan Upaya Hukum Banding oleh Terdakwa Terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam Perkara Penyalahgunaan Kekuasaan (Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: PUT/33 - K/PMT-I/BDG/AD/III/2011). FakultasHukum. UniversitasSebelasMaret Surakarta. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui tentang permohonan banding sertapertimbangan hakim mengenai PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN NOMOR: PUT/33 - K/PMT-I/BDG/AD/III/2011 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hokum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundnag-undangan.Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder.Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen (studikepustakaan) dengan teknik analisis data menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan kesimpulan menunjukan bahwa terdakwa Akhmad Yani dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara penyalah gunaan kekuasaan mengggunakan hak terdakwanya dengan mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Militer Tinggi karena merasa keberatan atau tidak puas dengan vonis dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/15-K/PM I-02/AD/II/2011 tanggal 24 Februari 2011. Upaya hukum banding terdakwa diterima karena telah sesuai dengan pasal Pasal219 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dalam putusannya Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama berdasarkan beberapa pandangan hakim terhadap fakta hukum yang telah terjadi di tempat terjadinya perkara dan atas keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pertimbangan hakim juga sudah dijelaskan bahwa unsure pasal 126 KUHPM yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, bahwa sebenarnya unsur yang terpenuhi adalah tindak pidana gratifikasi. Kata kunci :Upaya Hukum Banding, PengadilanMiliter, dan Putusan Hakim