PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA YANG DILAKUKAN SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska)

Yohana Dea Sacharissa. S.351402038. PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN MELALUI PERMOHONAN PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA YANG DILAKUKAN SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus : Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska). 2016. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menetapkan Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan setelah Perkawinan, Kedudukan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dan Akibat Hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan pada Penetapan Nomor. 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang – undang dan pendekatan kasus dengan sifat penelitian preskriptif. Bahan hukum meliputi primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan studi kepustakaan dan analisis bahan hukum dengan penalaran deduksi, yang juga menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran teleologis. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan penetapan pemisahan harta perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon tentang peraturan mengenai Perjanjian Perkawinan; adanya keinginan untuk tetap memiliki Hak Atas Tanah. Kedudukan Penetapan ini sepanjang belum dicatatkan pada instansi yang berwenang dan diumumkan pada surat kabar, maka hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Penetapan ini sebagai bentuk terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang membuatnya. Akibat Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska terhadap Pemisahan Harta Perkawinan setelah Perkawinan ini memberikan akibat bagi : Para pihak yang membuatnya (suami-isteri) untuk mentaati hal – hal yang telah disepakati bersama dalam kesepakatan tersebut; Harta perkawinan yaitu harta yang semula merupakan harta bersama menjadi harta masing – masing pihak; Pihak Ketiga yang bersangkutan. Kata Kunci : Penetapan Hakim, Pemisahan Harta Perkawinan, Setelah Perkawina