POLITIK HUKUM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PINDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN 45 UNIT SEPEDA MOTOR BAGI ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2001

Politik desentralisasi menyebabkan korupsi di daerah, karena memberikan kewenangan kepada kepala daerah mengelola anggaran. Kewenangan tersebut berakibat terhadap sikap moral dan kompetensi management pemerintah. Politik hukum adalah kebijakan, situasi sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum. Pembalikan beban pembuktian untuk mengakses uang dan kekayaan negara yang dikorupsi. Tetapi proses pembalikan beban pembuktian selama ini belum berjalan karena tidak dilengkapi dengan hukum acara pidana khusus yang memfasilitasi penanganan pidana khusus. Bagaimana upaya politik hukum agar pembalikan beban pembuktian menjadi salah satu instrument pemberantasan korupsi yang efektif. Penelitian ini adalah jenis juridis empirik, melihat kenyataan hukum dari sudut pandang soaial politik. Sumber data primer adalah wawancara, dokumen kasus. Sedangkan dokumen sekunder adalah buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen kebijakan teknis, peraturan perundang-undangan. Analisis sistem trigulasi untuk mengambil fakta-fakta penanganan pidana korupsi kemudian dikomparasikan dengan peraturan formil. Penerapan pembalikan beban pembuktian sampai saat ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli hukum dan praktisi, karena tidak terakomodirnya dalam suatu sistem hukum yang memadai. Seperti halnya hukum acara tentang bagaimana seharusnya pembalikan beban pembuktian tersebut dilakukan dalam proses persidangan. Kata kunci : korupsi, politik hukum, pembalikan beban pembuktia