KONFLIK ANTAR ETNIS AMUNGME DENGAN ETNIS KEI TENTANG TENTANG TUNTUTAN TANAH DI TIMIKA

Konflik antar etnis merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak bisa dipungkiri dari kehidupan manusia baik itu dalam kelompok, komunitas, masyarakat, bangsa dan negara. Kaitannya dengan fenomena sosial tersebut, maka di Kabupaten Mimika hampir setiap pekan terjadi konflik. Konfliknya bermacam-macam jenis pemicunya, tidak hanya konflik horizontal, tapi juga konflik vertikal, maka melalui penelitian ini ingin mengetahui bagaimana terjadinya konflik antar etnis di Kabupaten Mimika. Ternyata, kehadiran Freeport di Kabupaten Mimika juga menambah kemajemukan masyarakat Mimika karena perusahaan ini banyak mendatangkan pekerja dari luar Mimika dan luar Papua. Perkembangan wilayah yang pesat karena kehadiran Freeport menarik pendatang lebih banyak lagi ke Mimika. Operasi PT.FI menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa, sehingga masyarakat yang terkena dampaknya merasa dirugikan. Kenyataan ini menyebabkan konflik bertambah luas. Dengan perubahan modernisasi pembangunan yang begitu cepat melalui Freeport, masyarkat setempat mau menghadapi atau menerima perubahan ini, masyarakat mengiringi dengan konflik karena mau menerima perubahan tersebut, selain itu latar belakang budaya yang berbeda-beda. Tadinya suku Amungme dan suku Kamoro saja yang mendiami di Kabupaten Mimika, namun dengan kehadiriannya, subsuku dari Kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Mimika yaitu subsuku dari Kabupaten Paniai, Wamena, Puncakjaya, suku dari luar Kabupaten Mimika maupun dari luar Papua berdatangan secara perlahan-lahan ke Kabupaten Mimika untuk bekerja di Freeport dari sinilah bermula konflik antar suku. Oleh karena itu, di Kabupaten Mimika ada tujuh suku yaitu dua suku induk suku Amungme dan suku Kamoro, sedangkan lima subsuku lainnya yakni suku Dani, Damal, Moni, Mee/Ekari dan Nduga. Konflik yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang antara lain disebabkan perebutan hak atas tanah, tentu saja mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan atau interaksi sosial. Kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis yang dicita-citakan bersama menjadi sulit untuk diraih, sebaliknya berkembang rasa dendam berkepanjangan yang menghancurkan kerukunan hidup bersama. Dalam penelitian ini, metode penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitan studi kasus, kemudian tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta mengetahui dan memahami sesuai dengan judul konflik antar etnis tentang tuntutan tanah, bahwa konflik antar etnis ini bisa memahami dan memaknai melalui penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok dan situasi. Kemudian pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumen. Hasil penelitian sesuai dengan judul konflik antar etnis tentang tuntutan tanah di Kabupaten Mimika, antara etnis Amungme dengan etnis Kei. Peneliti menemukan beberapa hasil dari penelitian ini, di antaranya adalah; rasa ingin memiliki. Dengan rasa ingin memiliki itu, nantinya akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, mempertahankan sebagai hak dengan memiliki sikap egois atau perbedaan persepsi, dan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan yang bersangkutan lainnya, mencetak dan mengeluarkan sertifikat tanah ataupun pelepasan tanah tanpa melihat persoalan di lapangan yang sebenarnya. Setiap konflik di Kabupaten Mimika, pada hakekatnya merupakan perbedaan individu yang meliputi pendirian dan perasaan; perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, mereka akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya; perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, di antaranya menyangkut bidang ekonomi, politik dan sosial, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Kaitannya dengan konflik tentang tanah, sebetulnya kelalaian dari pemerintah daerah dalam hal ini Badan pertanahan, dimana tidak/belum memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang status tanah. Dikatakan kelalaian pemerintah daerah karena bagaimana pun juga pelayanan pemerintahan daerah merupakan tugas dan fungsi utama untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan pelayanan tersebut maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemrintahan dan pembangunan. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun pelayanan pemrintah kepada masyarakat tidak begitu optimal atau tidak sesuai dengan fungsi dan tugas yang ada terutama pelayanan pembuatan atau pengurusan sertifikat tanah. Misalnya, ada orang yang datang ke kantor badan pertanahan untuk urus sertifikat tanah, lalu diberikan sertifikat kemudian ada orang lain lagi yang datang untuk mengurusi sertifikat, walaupun tanah yang sama. Hal-hal seperti inilah yang sering kali terjadi konflik antar warga maupun antar etnis. Sementara untuk penyelesaian konflik terutama perang suku, selama ini lebih mengedepankan hukum tak tertulis atau hukum adat daripada hukum positif. Pemerintah dan penegak hukum hanya mengandalkan hukum adat, sebab beberapa kali konflik di Kabupaten Mimika, penyelesaiannya pasti melalui hukum adat. Seharusnya pelaku atau aktor harus ditangkap kemudian diproses hukum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dari sini perlu ditegaskan lagi bahwa harus mengedepankan hukum positif, kalau ini terus dan terus dilakukan, maka masyarakat pasti akan tunduk dan mengandalkan hukum positif