PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di Lembaga Pembiayaan Konsumen Semarang)

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi kasus di Lembaga Pembiayaan Konsumen Semarang)” dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sehingga membutuhkan bantuan pihak lain dengan cara utang-piutang. Untuk menjamin pelunasan piutang dibutuhkan jaminan kebendaan salah satunya jaminan fidusia. Dalam hal Debitur wanprestasi maka Kreditur dapat melakukan eksekusi sesuai Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Dalam prakteknya di lapangan, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering mengalami masalah/hambatan seperti Debitur tidak menerima proses eksekusi, barang jaminan telah dipindahtangankan atau dialihkan, dan lain sebagainya. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi alasan dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia? (2) Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatanhambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer dengan data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dilakukannya eksekusi oleh ketiga perusahaan pembiayaan konsumen (Astra Credit Companies Semarang, Trihamas Finance Semarang dan Multindo Auto Finance Semarang) dikarenakan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh Debitur. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terdapat banyak hambatan dan yang paling sering dijumpai oleh ketiga perusahaan tersebut ialah objek jaminan fidusia yang berpindah tangan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Upaya yang dilakukan oleh ketiga perusahaan tersebut pun sama yaitu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, apabila tidak berjalan dengan baik, maka dilakukan pelaksanaan titel eksekutorial dengan pendampingan pihak kepolisian yang sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Kesimpulan dari penulis yaitu eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan karena adanya wanprestasi oleh Debitur dan hambatan-hambatan yang dialami oleh ketiga perusahaan pembiayaan konsumen tersebut diselesaikan dengan pelaksanaan titel eksekutorial dengan pendampingan pihak kepolisian. Adapun saran dari Penulis, ditujukan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pentingnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman masyarakat dan Debitur perlu berhati-hati dalam mengikatkan diri pada perjanjian agar tidak ada kerugian yang diderita oleh para pihak