PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang sebagai eksekutor; dan (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Data ini dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data yang diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai tindak pidana narkotika, diperoleh barang bukti yang memenuhi unsur perbuatan tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa barang bukti hasil tindak pidana narkotika wajib dirampas dan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta dapat membahayakan orang lain dan masyarakat. Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Pelaksanaan pemusnahan wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 hari setelah mendapatkan putusan dari pengadilan dan mendapatkan surat perintah dari kejaksaan sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, dalam proses pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri juga terdapat faktor yang menghambat jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Kesimpulan skripsi ini adalah dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya narkotika yang dilakukan kejaksaan harus dimusnahkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, surat perintah Kejaksaan dan harus sesuai aturan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika