Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak (Partij acte) dan Akta Pejabat (Relaas acte)

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan terutama mengenai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Jaminan ini dapat diberikan dengan adanya alat bukti yang menentukan secara jelas hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban para subjek hukum, salah satunya adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris baik yang berupa akta para pihak (partij acte) maupun akta pejabat (relaas acte). Dalam akta tersebut diperlukan tanggungjawab Notaris berupa pertanggungjawaban Hukum yang terbagi atas pertanggungjawaban Pidana, perdata, profesi, dan moral. Pembuatan akta para pihak (Partij Acte) dalam pasal 44 UUJN Nomor 30 tahun 2004 hanya mengatur hal-hal yang dikehendaki para pihak, namun dalam hal ini notaris tetap memiliki kewajiban memeriksa kesesuaian kehendak para pihak dengan aturan hukum. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka notaris dijatuhi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Pembuatan akta para pejabat (Relaas Acte) diatur dalam pasal 46 UUJN Nomor 30 tahun 2004, bahwa Notaris bertanggungjawab penuh atas akta yang dibuatnya dan akta tersebut tidak dapat digugat kecuali diduga terdapat pemalsuan keterangan yang dituangkan di dalam akta