Jaminan Kepastian Hukum Bagi Kreditor Bank Pemegang Hak Tanggungan Atas Obyek Jaminan Debitor yang Dirampas Oleh Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pembebanan Hak Tanggungan atas obyek jaminan hak atas tanah mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah kreditor bankdan debitor. Dengan adanya Hak Tanggungan, maka kepentingan para pihak akan dapat terlindungi dengan baik. Khususnya bagi kreditor bank, maka kreditor bank diberikan hak oleh undang-undang untuk melelang obyek jaminan Hak Tanggungan apabila debitor wanprestasi. Namun, ternyata hal tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditor bank, apabila wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dikarenakan yang bersangkutan menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dan obyek jaminan Hak Tanggungannya tersebut dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka di dalam penelitian ini diangkatlah pokok permasalahan, yaitu apakah kedudukan dan akibat hukum, serta apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor bank pemegang Hak Tanggungan atas obyek jaminan debitor yang dirampas oleh negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui proses identifikasi dan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan penyeleksian untuk mendapatkan kumpulan bahan-bahan hukum yang relevan untuk penulisan tesis ini, yaitu sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa perampasan obyek jaminan Hak Tanggungan oleh negara tidak dapat mendegradasi kedudukan dan akibat hukum kreditor bank sebagai pemegang Hak Tanggungan yang diutamakan (kreditor preferen). Sedangkan, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor bank pemegang Hak Tanggungan atas obyek jaminan debitor yang dirampas oleh negara dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dan/atau dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitor yang menjadi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut