Analisi Yuridis Terhadap Konflik Aturan dalam Perspektif Eksekusi Jaminan Kredit Perbankan

Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Konflik Aturan Dalam Perspektif Eksekusi Jaminan Kredit Perbankan” ini terbagi menjadi 2 (dua) tujuan penelitian, yaitu : Tujuan Praktis dan Tujuan Akademis sebagaimana secara lebih terperinci diuraikan pada Bab I halaman 8 (delapan) dalam tesis ini. Dalam penelitian ini adalah dipergunakan jenis penelitian hukum secara normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan guna untuk meneliti aturan-aturan hukum di bidang perbankan pada umumnya dan di bidang hukum jaminan pada khususnya. Selanjutnya, pendekatan konsep dilaksanakan guna untuk memperoleh konsep-konsep hukum perbankan dan konsep-konsep hukum jaminan secara tepat dan menyeluruh, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dari tesis ini secara garis besarnya menunjukkan, bahwa : eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dan obyek Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 12A Undang-undang Perbankan Jo. Pasal 1 angka 15 PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, sehingga segala bentuk eksekusi yang dilaksanakan terhadap obyek Hak Tanggungan dan obyek Jaminan Fidusia yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 12A Undang-undang Perbankan Jo. Pasal 1 angka 15 PBI Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah batal demi hukum. Sehingga terhadap jaminan kebendaan dalam hal Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, mengenai seluruh keberadaannya haruslah disesuaikan dengan ketentuan khusus yang mengaturnya, yaitu : Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Jaminan Fidusia. Sehingga dalam hal akan dilakukan eksekusi terhadap obyek dari Jaminan Kebendaan sebagaai jaminan kredit, yang dalam hal ini Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, maka tata caranya harus dilakukan dengan berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Jaminan Fidusia. Memperhatikan essensinya sebagai jaminan kredit, maka pemegang Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan adalah tidak dapat memiliki obyek Hak Tanggungan tersebut, demikian pula yang terjadi pada pemegang Jamianan Fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia adalah tidak dapat memiliki obyek Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan maupun Jaminan Fidusia diluar dari ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Jaminan Fidusia adalah batal demi hukum