Perjanjian Bagi Hasil Babi-Ngadas Celeng Di Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan

Dalam hukum adat dikenel berbagai mocasl perjanjian bagi hasil, seperti perjanjian bagi hasil ternakr perjanjian bagi hasil pertanian dan lain-lainnya. Demikian pula dalam lingkungan hukum adat di Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dikenal pula adanya perjanjian bagi hasil babi atau dikenal dengan istilah ngadas celeng. Ngadas celeng atau perjanjian bagi hasil babi tersebut sudah merupakan tradisi bagi masyarakat Desa wongaya Gede. Ngadas celeng yang di lakukan masyarakat Desa wongaya Gede ini hanya didasarkan pada kebiasaan desa setempat saja. Selain daripada itu ngadas celeng yang terjadi di Desa wongaya Gede ini juga dilakukan atas dasar saling percaya serta menpunyai motif untuk menolong pihak-pihak yang tidak manpu. Di dalan melakukan ngadas celeng ini tidak diperlukan adanya pihak ketiga yang berlaku sebagai saksi dan tidak diperlukan pula adanya keberadaan kepala desa. mengenai imbangan pembagian hasil serta jangka waktu pada ngadas celeng ini adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang ada pada masyarakat Desa Tongaya Gedet walaupun dalam hal ini ada undang-undang yang mengatur tentang proses dan prosedur perjanjian bagi hasil ternak, yakni Undang-Undang Nonor 6 Tahun 1967 (selanjutnya disingkat UU No. 6 Tahun 1967). Mengenai inbangan penbagian hasil dan jangka waktu perjanjian bagi hasil ternak yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1967 ini ternyata berbeda dengan imbangan pembagian hasil dan jangka vaktu yang ada pada ngadas celeng di Desa wongaya Gede tersebut. Jadi proses dan prosedur yang ada pada ngadas celeng itu adalah tidak sesuai dengen proses dan prosedur pada perjanjian bagi hasil ternak yang diatur dalam UU No, 6 Tahun 1967 Tujuan dari penelitian yang saya lakukan serta wawancara dengan kepala desa, kelihan adat, pihak yang...