Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris yang Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Dalam Status Tersangka

Dalam kehidupan saat ini mulai sering kita jumpai beberapa Notaris yang terjerat kasus pidana maupun perdata karena melakukan tindak pidana pemalsuan akta. Hal tersebut kadang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh Notaris. Dalam penulisan tesis ini penulis mengambil sebuah contoh putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Lsm yang dimana dalam isinya menyatakan bahwa seorang Notaris bersalah karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta, dimana notaris tersebut membuat ada seseorang yang menghadap dihadapannya padahal orang tersebut tidak ikut hadir pada saat pembuatan akta oleh karena itu notaris tersebut dikenakan hukuman kurungan selama 2 bulan. Tindak pidana pemalsuan akta itu sendiri dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Sementara itu notaris yang berstatus sebagai tersangka tetap dapat menjalankan kewenangannya dalam hal ini membuat akta sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan notaris benarbenar bersalah. karena seorang yang dinyatakan sebagai tersangka belum tentu benar melakukan suatu kesalahan dan harus juga dijunjung tinggi asas praduga tak bersalah