Keberadaan Sertifikat Hak Milik dan Serifikat Hak Guna Bangunan di atas Lokasi yang Sama di Desa Gondanglegi Kabupaten Malang Ditinjau dari Undang-Undang Pokok Agraria

Hak atas tanah dalam hal kepemilikannya ditentukan paling tidak oleh dua hal yaitu sertifikat hak atas tanah dan penguasaan fisik atas tanah tersebut. Kepemilikan sertifikat hak atas tanah seperti sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan yang berada di atas lokasi yang sama dapat diberikan jika ada kesepakatan dari para pemiliknya dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun dalam perkembangannya saat ini seringkali menimbulkan sengketa kepemilikan hak berkaitan dengan penguasaan sertifikat yang banyak bermuara di Pengadilan dimana Hakim lebih cenderung berpihak kepada sertifikat sebagai tanda kepemilikan dibanding kepada penguasaan fisik yang sebetulnya diakui juga oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh sebab itu diperlukan adanya bukti yang jelas dalam hal penguasaan sertifikat serta penguasaan fisik objek bangunan tersebut sehingga tidak ada sengketa yang timbul dikemudian hari. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan sertifikat dari badan yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai badan yang melaksanakan pendaftaran dan penerbitan sertifikat, perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah, dan upaya penyelesaian atas terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut jika timbul sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah di Indonesia diperlukan untuk perlindungan hukum jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Digunakan bahan hukum kepustakaan sebagai sumber utama meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur dan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan secara logis sistematis dengan metode deskriptif analisis dan diinterpretasi untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian