Saham Tanpa Warkat Sebagai Obyek Jaminan Perbankan

Seiring perkembangan ekonomi maka berkembang pula bentuk atau objek jaminan salah satunya adalah saham, menanggapi hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Surat Keputusan Nomor 26/68/ Kep/ Dir/ 1993 tanggal 7 September 1993 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/I/UKU tanggal 7 September 1993 tentang Saham Sebagai Agunan Tambahan Kredit. Saham digunakan sebagai jaminan kredit karena saham termasuk surat yang mempunyai nilai ekonomis dan mudah dialihkan kepada pihak lain jika debitur ingkar janji atau wanprestasi. Saham yang digunakan sebagai jaminan bentuknya jelas berupa selembar kerja, hal ini berbeda dengan saham tanpa warkat, saham tersebut dalam bentuk sertifikat saham, saham tidak lagi berbentuk surat tetapi sudah dirubah menjadi data elektronik dengan diterapkannya system perdagangan tanpa warkat. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Dalam kaitannya dengan gadai, ketentuan yang diatur dalam B.W., hanya sebagai saham merupakan benda bergerak yang berwujud, karena itu jika saham tersebut adalah saham biasa pada umumnya maka pembebanannya dapat dilakukan secara langsung. Pada hakikatnya pembuat BW menghendaki atas eksekusi yang mudah dan langsung atas barang-barang yang digadaikan ketika debitur pemberi gadai wanprestasi. Ketentuan Pasal 1155 B.W., dapat digunakan sebagai dasar mengeksekusi saham tanpa warkat yang dijadikan sebagai jaminan gadai apabila debitor wanprestasi. Namun, ketentuan ini tidaklah mutlak, tetapi bisa dijanjikan lain oleh para pihak dan selama tidak bertentangan dengan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam konteks, saham tanpa warkat masalahnya adalah menyangkut eksekusi gadai. Aturan BW mengenai Parate Executie tidak dapat diterapkan sepenuhnya walaupun tidak diperjanjikan oleh para pihak