Tinjauan Tanggungjawab Bank Tabungan Negara Terhadap Bank Pelaksana Dalam Memberikan Kredit Konstruksi Untuk Pembangunan Rumah Sederhana

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di sektor perumahan bagi kebutuhan nasyarakat banyak, maka salah satu faktor yang menunjang kelancaran jalannya pembangunan perumahan adalah pembiayaan atau pendanaannya. Tanpa adanya dana yang memadai, naka gagasan untuk menbangun peruma han sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat direalisasikan. Oleh karena ltu pemerintah. akan sebanyak mungkin menyertakan pihak swasta untuk ikut berperan. Untuk lebih meningkatkan usaha pembangunan perumahan yang diselenggarakan oleh pihak swasta, maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan berupa penyediaan fasilitas kredit konstruksi melalui 1embaga-lembaga keuangan yang telah ditunjuk. Sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 13 /4 /Kep /Dir,/U?K pasal I tentang: pemberian kredit kepada pemborong rekanan yang memperoleh kontrak borongan pekerjaan atau kontrak pembelian pemerintah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden nomor l4A tahun 1980 tanggal 19 April 1980, bank-bank yang berwenang nenberikan kredlt konstruksi kepada developer leblh diperluas 1agi, yaitu : Bank-bank [umum pemerintah, Bank pembangunan Indonesia, Bank-bank Pembangunan Daerah, Bank-bank Umum Swasta Nasional. Di dalam prakteknya, seorang developer yang dapat mengajukan permohonan fasilitas kredit konstrukqi harus memilikl Cl (Comitment letter)/Spp (Surat Persetujuan Proyek) darl BTN dan membuat Sf (Standing Instruction)...