Reimplementasi Hukum Pidana Korupsi Dalam Aspek Kepemilikan Hak Atas Tanah

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas telah melibatkan berbagai sektor usaha antara lain sektor pertanahan. Sektor pertanahan yang sangat pelik dengan berbagai permasalahan baik dalam aspek hukum administratif, hukum keperdataan, hukum pidana mulai mengarah sebagai obyek atas dugaan korupsi. Mengingat kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu aset yang bernilai secara ekonomis maka kerapkali timbul permasalahan baik antar perorangan, korporasi maupun negara. Nilai ekonomis yang sangat tinggi dibalik kepemilikan hak atas tanah seringkali menyebabkan terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, berbagai tindakan terkait dengan pengalihan kepemilikan hak atas tanah bahkan telah terindikasi sebagai tindak pidana korupsi karena timbulnya kerugian negara didalamnya. Terkait dengan berbagai fenomena hukum tersebut, maka dalam artikel ini dibahas tentang bagaimana kepemilikan hak atas tanah dapat berimplikasi sebagai tindak pidana korupsi dan implementasi hukum pidana korupsi terhadap aspek tersebut. Di dalam tulisan ini digambarkan bahwa berbagai perbuatan hukum yang terkait dengan aspek kepemilikan hak atas tanah oleh BUMN atau korporasi tidak serta merta merupakan tindak pidana korupsi walaupun terjadi kerugian negara atas pengalihan kepemilikan. Tindak pidana korupsi baru dikatakan terjadi bilamana unsur-unsur pokok sebagaimana dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terpenuhi khususnya harus adanya unsur sifat melawan hukum di dalam melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Reimplementasi hukum pidana korupsi dengan menerapkan sifat melawan hukum formal dan materiil yang berfungsi negatif merupakan hal yang sangat diperlukan agar pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tepat guna dan tidak terjadi over criminalization. The outgrowth of corruption cases in Indonesia both quantity and quality has involving several business sectors such as land sector. The complexity of land sector problems dealing with administrative law, civil law and criminal law directing as the object of corruption cases. Considering the land-ownership as one of valuable assets which has economical value could create legal problems within individual, corporation, or state. The precious value of land even causing some actions with the state loss as an negative impact. Through some cases in Indonesia, several actions related with transferring land-ownership even indicated as corruption crime due to the state loss impact. Regarding the aforementioned legal phenomenon, this article aim to explore how the land-ownership matters could be implied as corruption crimes and how the corruption criminal law could be implemented. This article is analyzing that several legal actions related with land-ownership of state own enterprises or private corporation are not directly pointed as corruption crimes, even though there are state loss inside land-ownership. Corruption crime will be defined upon the occurrence of primary elements based on Article 2 or Article 3 Indonesian Act Number 31 Year 1999 jo Indonesian Act Number 20 Year 2001. Especially the unlawfulness element shall be proven in every act which has purpose of self or corporate enrichment. Reimplementation of corruption criminal law by applying formal unlawfulness element and materiel unlawfulness element with negative function are needed to the efficacy of combating corruption acts and to avoid over criminalization