PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

The policy regulation is one of the government instruments or tools and means used by the government, including state administration officials in criminal justice in carrying out government tasks and other judicial actions. The existence of this policy regulation is a consequence of the welfare law state which imposes a very broad task, namely for the attainment of the people's welfare in accordance with the objectives of the welfare state itself. However, in the development of policy regulations that were originally intended and needed in carrying out governmental duties, in fact their implementation cannot be separated from the problems of conflicts with other legal norms and other legal problems. This paper wants to answer an important question, namely; "What is the basis for government action to issue policy regulations and why policy regulations, theoretically and in practice, cannot be categorized as statutory regulations?". The conclusion that can be drawn from this paper is related to the large "space for movement" held by the government and the positions in the judicial field to make policy regulations. For this reason, it is necessary to recommend Supreme Court to issue a Supreme Court Regulation which regulates technical proceedings related to the review of policy regulations. Delegating the authority to review policy regulations to become the authority of the State Administrative High Court (PT TUN) is a strategic step that can be developed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Keywords: Testing, Policy Regulations, Regulations, Contradictions of Norms, Government Administration.Peraturan kebijakan adalah instrumen pemerintahan atau sarana yang dipakai pemerintah termasuk pejabat administrasi negara di ranah peradilan pidana dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan tindakan yudisial lainnya. Eksistensi peraturan tersebut menjadi konsekuensi atas negara hukum kesejahteraan yang membebankan tugas-tugas yang luas, yakni supaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan tujuan kesejahteraan tersebut. Namun seiring berkembangnya peraturan kebijakan yang awalnya dperlukan ataupun dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pemerintah, justru pada pelaksananaannya sangat melekat pada masalah permasalahan terhadap norma-norma hukum lainnya ataupun persoalan hukum yang lain. Tulisan ini ingin menjawab satu pertanyaan penting, yakni; “Apakah yang menjadi dasar bertindak pemerintah untuk menerbitkan peraturan kebijakan dan mengapa secara teori dan praktik peraturan kebijakan tidak bisa masuk kategori selaku peraturan perundang-undangan?”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah terkait “ruang gerak” yang besar yang dimiliki oleh pemerintah dan pejabatan di lingkungan yudisial untuk membentuk peraturan kebijakan. Untuk itu perlu rekomendasi kepada MA dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang membahas teknis beracara terkait pengujian peraturan kebijakan. Melimpahkan kewenangan pengujian peraturan kebijakan menjadi wewenang PT TUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) adalah langkah yang strategis yang dapat dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kata Kunci: Pengujian, Peraturan Kebijakan, Regulasi, Pertentangan Norma, Administrasi Pemerintahan