TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KONTROL SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi di Lembaga Swadaya Masyarakat Kompak Lampung)

ABSTRAK Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 secara umum organisasi kemasyarakatan diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Pada perkembangannya di Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada saat ini banyak muncul Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi melalui perkumpulan yang dibentuk oleh individu atau masyarakat untuk menjalankan peran dalam mengawal berbagai kebijakan dan pembangunan di Daerah Lampung Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana peran LSM dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pembangunan fisik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. Dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran LSM dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap pembangunan fisik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primier melalui wawancara, dan di lengkapi oleh data sekunder melalui buku�buku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan pada saat penelitian.Berdasarkan hasil penelitian peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontrol sosial di Kabupaten Lampung Selatan adalah melakukan dan melihat kebijakan dalam pelaksanaan program-program yang ada di Pemerintahan Lampung Selatan, melakukan pemantauan anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Lampung Selatan, melakukan pengawasan terhadap program pembangunan dan bertindak sebagai mitra pemerintah dalam mengawasi pengerjaan suatu proyek yang dikerjakan pihak rekanan. Adapun menurut Hukum Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dengan dasar Amar ma’ruf nahi mungkar berdasarkan ajaran yang islami