PERAN DAN KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGENDALIAN EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR LIAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)

ABSTRAK Penambangan adalah kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 05 tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan “C”. Tetapi didalam praktiknya masih banyak sekali praktik-praktik penambangan pasir liar dan melakukan eksploitasi secara berlebihan di Kabupaten Lampung Timur khususnya di kecamatan Pasir Sakti yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya karena tidak memakai prosedur pertambangan yang sudah dibuat oleh pemerintah berawal dari tahun 2008 hingga saat ini, dan luas wilayah penambangan pasir sudah mencapai 250 hektar lebih lokasi galian tambang pasir yang berdampak bagi masyarakat Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan pada uraian latar blakang di atas maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar?, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran dan kewenangan dinas lingkungan hidup kabupaten Lampung Timur dalam pengendalian eksploitasi penambangan pasir liar? Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian ini di lakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang di peroleh dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur dan Masyarakat yang terdampak di sekitar lokasi pertambangan pasir yang ada di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Pertambangan galian pasir golongan C di Kecamatan Pasir Sakti berjalan dengan tidak memiliki izin dari pemerintah daerah yang menyebapkan timbulnya dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak maupun ekosistem lingkungan dan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tinjauan fiqh siyasah mengenai peran dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur adalah belum sesuai dengan perinsip atau aturan yang ada di dalam fiqh siyasa