IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)

ABSTRAK Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Hak-hak pengguna lalu lintas terjamin di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal ini yaitu para pejalan kaki di dalam pasal 106 ayat 2 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda dan pasal 131 ayat 2 yang berbunyi: Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyebrangan. Skripsi yang penulis paparkan akan membahas tentang Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang�Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya atau belum kemudian bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di persimpangan lampu merah Kecamatan Way Halim. 2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi perlindungan hak pejalan kaki dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di persimpangan lampu merah Kecamatan Way Halim. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field research), dengan sifat penelitian deskriptif. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan pengamatan di Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung bahwasannya petugas sudah melaksanakan perlindungan terhadap pejalan kaki melalui penegakan pasal 106 ayat 2 dan 131 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan semaksimal mungkin. Namun pelanggaran masih terjadi karena faktor internal dan eksternal yaitu kurangnya personil dari pada Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dan rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat tentang undang-undang nomor 22 tahun 2009. Dalam perspektif Fiqh Siyasah bahwa praktik penyelenggaraan Undang-undang, kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan belum sesuai dengan QS. An-nisaa’ ayat 59