EFEKTIVITAS PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN SUKAMORO KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN

ABSTRAK Perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat Kecamatan, di Kelurahan Sukamoro Kabupaten Banyuasin dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 berdampak pada perubahan status kelembagaan kelurahan. Harapan akan adanya perubahan kebijakan desentralisasi dapat semakin menguatkan kelembagaan kelurahan. Namun dalam realisasinya, kelurahan justru menjadi lembaga yang harus menerima biaya politik dalam bentuk pengurangan kewenangan dan anggaran pembangunan pasca implementasi undang-undang tersebut.Perubahan kedudukan institusi kelurahan dari kelurahan sebagai perangkat daerah menjadi kelurahan sebagai perangkat kecamatan menjadi tidak efektif Kelurahan tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Lurah bertindak atas perintah Camat. Kewenangan Kelurahan hanya sebatas kegiatan rutin, sebagai contoh surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan hanya sebatas surat pengantar. Sebelumnya, kelurahan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan di kelurahan. Pemerintah kelurahan tidak lagi menjadi organisasi perangkat daerah yang mandiri tetapi telah menjadi bagian dari pemerintah kecamatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan ditentukan oleh kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah kecamatan. Dampak terbatasnya kewenangan kelurahan berpengaruh juga terhadap keterbatasan penganggaran dana kegiatan kelurahan. Kelurahan hanya mendapat pelimpahan kegiatan yang telah lebih dahulu dianggarkan di kecamatan.Kata Kunci : Kedudukan, kewenangan, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Kecamatan, Perangkat Daera