Penerapan akad qardh pada produk tabungan di koperasi insan mandiri syariah kota Palangka Raya

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Bank dan Non-Bank umumnya menggunakan akad qardh pada produk pembiayaan. Namun, menjadi tidak lazim ketika Koperasi Insan Mandiri Syariah menggunakan akad qardh dalam produk tabungan. Dalam Undang-undang No. 91 Tahun 2004 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadi’ah dan mudharabah sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang diperoleh selama tidak bertentangan dengan syariah, dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI. Sedangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan boleh menggunakan akad lain selain akad wadi’ah dan mudharabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga, perlu ditelusuri (1) Latar belakang pihak koperasi menggunakan akad qardh pada produk tabungan, (2) Penerapan akad qardh pada produk tabungan, dan (3) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap penggunaan akad qardh pada produk tabungan Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah ketua, manager dan administrasi (pengurus) Koperasi Insan Mandiri Syariah, yang menjadi informan adalah anggota koperasi dan perwakilan dinas koperasi kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan empat komponen yaitu pengumpulan data, merangkum data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penggunaan akad qardh pada produk tabungan di koperasi, karena pihak koperasi memahami akad wadi’ah sebagai titipan murni (wadi’ah yad amanah). Pihak koperasi tidak mengenal istilah akad wadi’ah yad dhamanah. Koperasi juga menyakini pendapat empat mazhab yang menyatakan wadi’ah harus amanah. Penerapan akad qardh pada produk tabungan secara implementasi sudah sesuai karena tidak ada keuntungan yang diperjanjikan, anggota koperasi dapat mengambil uang simpanan sewaktu-waktu dan pihak koperasi tidak membebankan biaya administrasi. Tinjauan ekonomi Islam terhadap penggunaan akad qardh pada produk tabungan dalam Al-Qur’an, Hadis, Ijma, akad qardh khusus untuk produk penyaluran dana. Terkait fatwa DSN-MUI menyebutkan akad qardh khusus produk penyaluran dana, hanya terkait posisi kreditur dan debitur, dalam hal ini anggota menjadi kreditur dan pihak koperasi menjadi debitur. Peneliti melihat di Undang-undang perbankan syariah yang menyatakan boleh menggunakan akad lain selain akad wadi’ah dan mudharabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. ABSTRACT Sharia Financial Institutions (LKS) Banks and Non-Banks generally use qardh agreements on financing products. However, it became unusual when the Islamic Independent Insan Cooperative used qardh agreements in savings products. In Law No. 91 of 2004 on Operations states that savings and deposits allow to be developed that essentially do not deviate from wadi'ah and mudharabah principles in accordance with the interests and benefits obtained as long as it is not contrary to Sharia, by referring to the fatwa of DSN-MUI. Meanwhile, Law No. 21 of 2008 on Sharia banking states that can use a contract other than wadi'ah and mudharabah agreement as long as it is not contrary to sharia principles. Thus, it is necessary to trace (1) the background of the cooperative using the qardh agreement on savings products, (2) the application of qardh agreements on savings products, and (3) the Islamic Economic Review of the use of qardh agreements on the savings products of the Insan Mandi Cooperative. This research uses a type of field research or field research with a descriptive qualitative approach. The subject of the study was the chairman, manager and administration (manager) of The Independent Sharia Cooperative, who became an informant is a member of the cooperative and representative of the cooperative office of Palangka Raya city. Data collection techniques are carried out with observations, interviews, and documentation. Data allocation uses source triangulation. Data analysis uses four components: data collection, summarizing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that the background of the use of qardh agreements on savings products in cooperatives, because the cooperative understands wadi'ah agreement as a pure nursery (wadi'ah yad amanah). The cooperative does not know the term wadi'ah yad dhamanah. The cooperative also believes the opinion of the four sects that state wadi'ah should be a mandate. The implementation of qardh contract on savings products is appropriate because there are no promised benefits, cooperative members can take deposits at any time and the cooperative does not charge administrative fees. The Islamic economic review of the use of qardh agreements on savings products in the Qur'an, Hadith, Ijma, qardh agreement specifically for the distribution of funds. Related to the fatwa DSN-MUI mentions qardh's special agreement for the distribution of funds, only related to the position of creditors and debtors, in this case members become creditors and cooperatives become debtors. Researchers looked at sharia banking laws that state that it is permissable to use a contract other than wadi'ah and mudharabah agreements as long as it is not contrary to sharia principles