PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR AKIBAT KERAMBA JARING APUNG DI DANAU MANINJAU

ABSTRAK (Widya Fitri Rahmadani, 1610112029, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, 97 halaman) Kegiatan budidaya ikan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) dinilai (menurunkan) kualitas perairan danau. KJA sudah ada sejak tahun 1992 dilaksanakan di Kabupaten Agam sesuai Keputusan Bupati Kabupaten Agam Nomor 154 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan Kawasan Interlan Kabupaten Agam. Untuk kembali terjaminnya kualitas air, maka diperlukan upaya penanggulangan. Penanggulangan merupakan salah satu bagian dari pengendalian. Pengendalian pencemaran dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kronologi terjadinya pencemaran air akibat Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau? 2) Bagaimana penanggulangan pencemaran air akibat Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau? 3) Hambatan – hambatan apa yang dihadapi dalam penanggulangan pencemaran air akibat Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau dan bagaimana cara mengatasinya? Penelitian ini dilakukan di Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Kronologi terjadinya pencemaran air akibat KJA di Danau Maninjau dimulai dengan adanya program Minapolitan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dengan adanya program ini sebagian masyarakat beralih ke KJA karena besarnya daya tarik keuntungan ekonomi yang diperoleh baik dari segi besaran keuntungan maupun waktu. Hal tersebut membuat jumlah KJA mengalami peningkatan setiap tahun dan puncaknya pada tahun 2016 mencapai 17.226 petak. 2) Upaya penanggulangan pencemaran air di Danau Maninjau yang dilakukan oleh pengusaha KJA tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PPLH karena kegiatan tersebut tidak dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) UU PPLH. Penanggulangan pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam antara lain adalah berupa pemberian informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat, kegiatan tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PPLH. 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan pencemaran air akibat KJA di Danau Maninjau yaitu tidak ada regulasi Zonasi Perairan Danau Maninjau Maninjau, transfornasi ekonomi dan keterbatasan anggaran. Cara Mengatasinya dengan mendorong percepatan penyusunan regulasi Zonasi Perairan Danau Maninjau, pengalihan mata pencaharian, meminta bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian terkait. Kata Kunci : Penanggulangan, Pencemaran, Keramba Jaring Apun