PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK Sebagai suatu kekayaan alam bangsa indonesia yang merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, hutan memiliki peranan penting dan strategis dalam aspek pembangunan dan keberlangsungan hidup bangsa indonesia, yaitu sebagai penyangga sistem kehidupan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, hutan haruslah dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan haruslah memperhatikan aspek lingkungan agar kelestarian hutan dapat terjaga. Pemanfaatan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan salah satunya adalah pertambangan. Bahan-bahan mineral dan batubara yang dibutuhkan untuk kepentingan industri dan pertambangan juga terdapat sebagian berada dalam kawasan hutan. Praktek pertambangan tentunya sangat berpengaruh pada kelestarian hutan tersebut. Oleh karena itu pemberian izin usaha pertambangan yang berada dalam kawasan hutan haruslah dilaksanakan secara selektif agar dapat meminimalisir kerusakan yang berdampak pada lingkungan baik secara langsung maupun jangka panjang. Masalah pokok pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana penetapan wilayah pertambangan dalam kawasan hutan di Sumatera Barat 2. Bagaimana proses pemberian izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan di Sumatera Barat dan 3. Bagaimana perolehan tanah untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan wilayah pertambangan dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat hanya mengacu pada peta wilayah pertambangan Pulau Sumatera, tidak ada perbedaan dalam penetapan wilayah pertambangan yang termasuk kawasan hutan maupun yang bukan kawasan hutan. Prosedur pemberian izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan izin usaha pertambangan yang telah diberikan tidak dapat dijalankan apabila belum melakukan pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan. Dan perolehan tanah untuk kegiatan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan bersandarkan kepada izin pinjam pakai kawasan hutan. Kata Kunci : Kawasan Hutan, Wilayah Pertambangan, IUP, dan IPPKH