PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA PADANG

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materil atas Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Eksekusi Jaminan Fidusia, khususnya berkaitan dengan kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dengan pihak Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditor. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (PMK No. 18/PUU-XVII/2019) tentang Eksekusi Jaminan Fidusia mengubah ketentuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia sepanjang objek tersebut tidak diserahkan secara sukarela oleh debitur, sebagaimana dijelaskan pada amar PMK No. 18/PUU-XVII/2019. Namun, pada praktiknya masih saja ditemukan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak mengindahkan ketentuan PMK No. 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana pelaksanaan PMK No. 18/PUU-XVII/2019 pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang; kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang dalam Pelaksanaan PMK No. 18/PUU-XVII/2019; ketiga, bagaimana upaya Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan PMK No. 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: pertama, PMK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia belum terlaksana secara maksimal pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang terbukti dengan masih ditemukannya Perusahaan Pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan eksekusi objek jaminan dan bukan melalui proses permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadila Negeri Padang; kedua, secara garis besar ada 4 kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan maupun Pengadilan Negeri Padang diantaranya debitur tidak memahami bahwa dirinya telah wanprestasi, debitur yang tidak kooperatif, proses berperkara di pengadilan yang panjang, menyita energi dan juga biaya, Pengadilan Negeri kesulitan menemukan Objek Jaminan Fidusia, dan lain-lain; ketiga, upaya yang dilakukan berupa permintaan bantuan pengamanan lapangan kepada pihak Kepolisian RI, pemberian pemahaman mengenai cedera janji oleh kreditor kepada debitur, menggunakan barang yang senilai dengan Objek Jaminan Fidusia yang diperkarakan untuk pelunasan utang debitur. Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan, Pengadilan Neger