Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan adanya revisi undang-undang tersebut, kebijakan pemerintah daerah mengalami perubahan yang mendasar.motivasi dari perubahan ini adalah keinginan untuk menampung dan semnagat otonomi daerah dalam kesehteraan sosial. Mengenai Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19/2016 memuat bagaimana cara mengelola barang milik daeah dengan baik. Barang milik daerah yang mengganggur jika tidak dipakai akan terlantar dan tidak menguntungkan. Karena apabila tidak digunakan akan dapat meningkatkan beban APBD terkait dengan adanya penambahan biaya pemeliharaan dan pengamanannya. Dengan ada pendapat tersebut maka dialkukan kegiatan mengelolaan barang dengan menyewakannya. Pemanfaatan dalam bentuk sewa ini belum berjalan secara optimal, karena para penyewa belum masih melakukan pengamanan dan pemeliharaan serta adanya keterlambatan dalam pengembalian barang milik daerah setelah pelaksanaannya berakhirnya. Dengan adanya kegiatan penyewaan barang milik daerah dapat meningkatkan penggunaan barang milik daerah yang masih belum dilakukan penggunaannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah; dapat tertolong dalam pelaksanaan pemerintah, sehingga dapat meperoleh pelayanan terhadap barang milik daerah tersebut, serta dapat menghambat pemenakaian barang milik daerah oleh orang lain secara ilegal