IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN LANGSUNG TUNTAS DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN KHUSUSNYA PADA PELAYANAN IMB

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Pelayanan Langsung Tuntas di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Khususnya Pada Pelayanan IMB. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh susah masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik yang mana akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengurusan perizinan menjadi rendah serta sehingga menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini berfokus pada kegiatan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Dengan adanya program ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan perizinan serta bisa meningkatkan PAD dari sektor retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Dalam Pelaksanaannya mengacu kepada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Nomor 039/KEP/DPMPTP/2019 Tentang Inovasi Pelayanan Langsung Tuntas Terhadap Proses Perizinan Di Tempat Kepada Masyarakat. Penelitian ini dalam analisisnya menggunakan teori implementasi menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yaitu standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi) pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Program Pelayanan Langsung Tuntas pada pengurusan izin mendirirkan bangunan (IMB) belum terlaksansa dengan baik. Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa variabel yang belum terlaksana dengan baik seperti kurang koordinasi antar instansi dalam tim pelaksanaan program, serta tidak ada rentang kendali dalam struktur organisasi dan SOP yang jelas didalam tim pelaksanaan menyebabkan terjadi kesalapahaman antar instansi dalam pelaksanaan program yang mana akan mempengaruhi kinerja kebijakan dan kinerja tim tersebut