AKIBAT HUKUM PENGALIHAN (OVER) KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) DENGAN OBJEK HAK TANGGUNGGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG DHARMASRAYA

Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi banyak orang. Beberapa bank di Indonesia menyediakan fasilitas KPR dengan bunga rendah. Ini membuat banyak masyarakat kalangan menengah bawah tertarik untuk menggunakan KPR untuk pembelian rumah. Namun, pada praktek dilapangan banyak ditemukan kasus-kasus dimana para peminjam KPR ini tidak dapat melunasi pinjaman mereka dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi peminjam maka solusi yang diambil oleh peminjam adalah dengan melakukan pengalihan (over) Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana proses dan pelaksanaan pengalihan (over) kredit pemilikan rumah dengan objek hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero),Tbk cabang Dharmasraya danbagaimana akibat hukum pengalihan (over) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan objek hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero),Tbk cabang Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengalihan (over) KPR di BRICabang Damasraya menggunakan pembaharuan utang (novasi subjektif pasif). Hal ini masih dibenarkan secara hukum karena debitur baru dan bank menandatangani akta pembaharuan hutang. Dengan akta ini, maka semua hutang dan kewajiban dari debitur lama pindah ke debitur baru. Aibat hukum pengalihan (over) KPR ini adalah tidak hanya hutangnya saja yang berpindah dari debitur lama ke debitur baru namun semua kewajiban yang mengikut didalamnya juga berpindah termasuk hutang pokok, bunga, beserta jaminannya. Dalam hal bank memberikan kebijakan khusus seperti memberikan diskon kepada debitur baru maka jumlah kewajiban hutang oleh debitur baru disesuaikan dengan kebijakan bank tersebut. Kata Kunci: Pengalihan Kredit, KPR, BRI The Legal Impact of Mortgage Loan Transfer in Dhramasraya Branch of PT. Bank Rakyat Indonesia Vina Adelia, NIM 1720123026, Master of Notary, Law Faculty Universitas Andalas Padang, 2021,122 Page Abstract Housing is a basic needed for people. Many banks in Indonesia provide low interest mortgage loan that draw the interest of the people to use this facility. However, in practice, there are many cases where debtors of mortgage debtor are unable to pay off their loans due to a decrease in their income. To avoid greater losses for the debtor, the solution that are taken by the debtor is to transfer the mortgage loan. The author raises two problem formulations, namely: how is the process and implementation of mortgage loan at Dharmasraya branch of PT. BRIand What are the legal impacts of mortgage loan at Damasraya branch of PT BRI. This research uses empirical legal method by collecting primary and secondary data. Based on the result of the research, mortgage loan transfer in Dharmasraya Branch of PT BRI are implemented through novation of loan. This process is legal since it requires the new debtor and the bank to sign the deed of novation. By signing the deed, its means that all the debt and the obligation from old debtor are transferred to the new debtor. The legal impact of the transfer of mortgage loans are not only the transfer of the loan from old debtor to new debtor but also the transfer of all the obligation such as the main loan, the interest as well as the associated penalties. In the case of the bank granted special policy such as discount to the new debtor, the new debtor will pay in accordance to the amount of the new loan. Key Words : Loan Transfer, BR