SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR BKK BLORA - JAWA TENGAH

Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam perekonomian yaitu sektor perbankan. Perbankan dan kredit pedesaan berperan besar dalam membantu menyediakan kebutuhan permodalan untuk pengusaha skala kecil dan menengah. Dapat diketahui bahwa banyaknya masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang masih memiliki sistem permodalan yang lemah dalam perekonomiannya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menangani permasalahan dalam bidang keuangan, pemerintah mendirikan Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bank yang akan membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menstabilkan kondisi keuangan negara. Dengan begitu penting adanya sistem pengendalian terhadap kegiatan operasional bank demi memperkecil resiko terjadinya likuidasi. Kredit adalah salah satu kegiatan penting dalam industri perbankan atau lembaga keuangan lainnya, serta sebagai salah satu sumber terpenting dari setiap kegiatan usaha demi menunjang perekonomian negara. Kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank karena sumber utama pendapatan bank yaitu berasal dari kegiatan pemberian kredit dalam bentuk pendapatan bunga kredit, namun dengan adanya kredit terdapat pula resiko yang mucul didalamnya, seperti kredit macet. . Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) merupakan suatu jenis bank perkreditan yang beroperasi di wilayah kecamatan saja dengan tetap mendapat kontrol dari pusat yang beroperasi di tingkat kabupaten. Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu bentuk bank yang memberikan pelayanan kepada para pedagang mikro dan menengah. Dimana pada umumnya berlokasi di daerah pedesaan dan fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. Tujuan utama pembentukan BPR didesa-desa adalah untuk menghindari praktik rentenir dengan ketentuan bunga yang sangat tinggi. Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998