EKSISTENSI LEMBAGA ALTERNATIF PRNYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA

ABSTRAK Pada umumnya setiap jenis sengketa yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Saat ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) salah satunya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Kegiatan bisnis pada perbankan syariah yang jumlah  transaksinya cukup banyak bahkan  mungkin mencapai ratusan setiap hari tersebut,  menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (dispute/difference) antara para pihak yang terlibat serta tidak mungkin dapat dihindarkan, diantaranya didalam kegiatan Perbankan Syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020. Permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan alternatif serta menginventarisasi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada perbankan syariah yang efektif di Indonesia. Metode pendekatan penelitian diawali dengan pendekatan deskriftif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menemukan dan menginventarisasi bahwa lembaga-lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan di Indonesia, lebih sering menggunakan mediasi sebagai jalan akhir dalam penyelesaian sengketa. Dinilai lebih cepat dalam menyelesaikan sebuah perkara, LAPSPI juga memiliki  alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa, seperti ajudiksi dan arbitrase Saran, agar memeplex optimalisasi bagi prospek dan eksistensi Lembaga penyelesaian sengketa diluar persidangan, LAPSPI sebaiknya melakukan lebih banyak kegiatan guna memberika pengetahuan tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa diluar persidangan melalui LAPSPI, karena dinilai masyarakat umum kurang mengetahui tentang produk dari LAPSI, juga dengan keterbatasan jarak lokasi, LAPSPI lebih baik membuka banyak kantor cabang disetiap kota karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan, terbukti dinilai dapat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.ABSTRACT   Every type of dispute that occurs always demands a quick solution and settlement. Currently, dispute resolution outside the court (non litigation) is through alternative dispute resolution. Business activities in Syariah banking, where the number of transaction are quite large, maybe even hundreds per day, is one of the causes of problems and the occurrence of disputes (dispute/difference) between thw parties involved and it is impossible to avoid, including in Islamic banking activies based on regulations. Financial Services Authority Number 61 of 2020. This study aims to seek and find alternatives and take an inventory of effective out of court dispute resolution institutions in Islamic banking in Indonesia. The research approach method begins with an analytical descriptive approach, namely describing systematically, factually and accurately, all facts and problems being studied associated with legal theories and practices. Furthermore, the data obtained were analyzed juridically qualitatively. The results of the study found and made an inventory that alternative institutions in the settlement of Islamic banking disputes outside the courts in Indonesia, more often use mediation as a final way of resolving disputes. Judged to be faster in resolving a case, LAPSPI also has other alternatives in resolving disputes, such as adjudication and arbitration. Suggestions, in order to optimize the prospects and existence of dispute resolution institutions outside the trial, LAPSPI should do more activities to provide knowledge about how the dispute resolution process outside the court through LAPSPI, because it is considered that the general public does not know about LAPSI products, also with limited location distances. , LAPSPI is better off opening many branch offices in each city because the settlement of disputes outside the court has proven to be beneficial for the disputing parties. &nbsp